SORONG,sorongraya.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengambil langkah penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua Barat Daya.
Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Lokakarya Penyusunan Standar Pelayanan Publik tahun 2024.
Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Akik Dwi Suharto Rudolf mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengatasi kebutuhan mendesak akan standar pelayanan yang terstandarisasi dan efisien di daerah yang belum memiliki standar pelayanan yang memadai.
Dwi menekankan, peran penting standar pelayanan dalam mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Tanpa standar pelayanan ini sulit untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang cepat, mudah diakses, terjangkau, dan terukur.
” Tidak adanya standar tersebut di Papua Barat Daya mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam Indeks Pelayanan Publik, dengan banyak wilayah yang berada di zona merah menurut penilaian Ombudsman,” kata Akik di Aston Hotel Sorong, Rabu, 19 September 2024.
Dwi menyebut bahwa lokakarya ini menyediakan platform bagi perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan guna mengembangkan standar pelayanan yang disesuaikan dengan konteks spesifik mereka.
Ia pun prihatin atas kurangnya data tentang indeks pelayanan publik di daerah tertentu seperti Tambrauw dan Maybrat. Sementara memuji Raja Ampat atas kemajuannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain diskusi teoretis, lanjut Akik, lokakarya ini berfokus pada praktik langsung sehingga membantu peserta mengembangkan standar pelayanan yang konkret.
Akik optimis bahwa standar-standar ini, setelah diterapkan oleh kepala daerah akan memberdayakan warga untuk menilai apakah layanan yang mereka terima sesuai dengan norma yang ditetapkan.
Ia bahkan menggarisbawahi pentingnya layanan publik berbasis digital dalam memperluas akses bagi warga masyarakat.
” Dengan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kami bertujuan membuat layanan publik lebih nyaman bagi semua orang. Namun, tantangan terkait infrastruktur digital di beberapa daerah masih menjadi hambatan.” tutup Akik (Cr-Arnum)
