TERNATE,sorongraya.co- Pemerintah Kota Ternate, Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) Simpul Maluku Utara, Burung Indonesia, Halmahera Wilf Photograpy (HWP), Sylva Unkhair Ternate, Komuntas Pulo Tareba sepakat membuat terobosan baru tentang perlindungan terhadap keaneragaman hayati di Pulau Ternate.
Phalangger Ternate atau Kuskus mata biru, hewan endemik Ternate dan Tidore menjadi inspirator dibentuknya aturan tersebut.
Hal ini disepekati dalam pertemuan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman bersama organisasi pemerhati keanekaragaman hayati di ruang kerja Wali Kota Ternate, Kamis, 4 Juli 2024.
” Pemerintah Kota Ternate siap mendukung ini,” kata Wali Kota
Wali Kota Ternate mengaku, telah menerima laporan kasus perburuan terhadap Kuskus mata biru di Ternate. Karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan terhadap satwa yang ada di Ternate.
” Kita perlu juga kajian hukumnya agar tidak tumpang tindih. Jika dasarnya Instruksi Presiden maka turunannya adalah Instruksi Wali Kota. Tetapi dikaji lagi lewat bidang hukum kita,”jelas Tauhid Soleman.
Koordinator Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) simpul Maluku Utara, Ikram Salim menjelaskan, flora dan fauna yang ada di Pulau Ternate, seperti Kuskus mata biru (Phalanger matabiru) merupakan fauna darat endemik di Pulau Ternate dan Tidore.
Saat ini, populasi Kuskus atau Kuso, sebutan masyarakat Ternate, terus menyusut bahkan berstatus koservasi ‘vulnerable’ tau rentan.
” Jika kondisi ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin fauna ini akan hilang dari hutan Ternate, sehingga perlu adanya aturan yang mengikat agar flora fauna yang ada di laut kita mapun di darat tetap terjaga populasinya,” kata Ikram.
Fasilitator Komunitas Burung Indonesia Andi Rahman menjelaskan, fungsi penegakkan hukum dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia juga sudah memiliki dasar hukum, yakni, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Berkelanjutan yang ditujukan kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.
Andi Rahman menyebut, ada 8 poin dalam Inpres Joko Widodo ini, seperti memastikan adanya keseimbangan penggunaan ruang untuk tujuan pembangunan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati dalam setiap kebijakan sektor. Termasuk melakukan fungsi penegakan hukum dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Halmahera Wildlife Photography Dewi Ayu Anindita menjelaskan, pemerintah bersama lembaga pemerhati lingkungan dan biodiversity berkepentingan menyelamatkan flora dan fauna yang dilindungi.
Menurutnya, aksi perburuan yang masih masif dilakukan karena tidak adanya kesadaran dan tindakan hukum dari pelaku sebagai efek jera.
” Kita ingin semua yang ada baik masyarakat pemerintah termasuk lembaga menaruh keseriusan soal kehati ini,”pungkas Dewi.
Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan foto satwa endemik di Ternate kepada wali kota.
Diketahui pada 2024 ini sudah tercatat, ada 10 pelaku yang tertangkap karena memburu Kuskus untuk dikonsumsi dagingnya.
Januari 2024 lalu juga 5 orang lainnya terpaksa diamankan warga karena memburu Kuskus di sekitar Pulo Tareba.
Terbaru, pada Minggu, 30 Juni 2024, warga Kelurahan Takome menangkap 5 orang asal Halmahera Barat karena menembak Kuskus di kawasan lindung Danau Tolire besar atau seputaran Pulo Tareba.
