Edison Rumadedey, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Regional BADKO HMI PB-PBD
SORONG, sorongraya.co – BADKO HMI Papua Barat – Papua Barat Daya mencermati rilis Badan Pusat Statistik Papua Barat yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari 4,10 persen sejak Februari 2026 menjadi 4,19 persen pada Mei 2026. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami penurunan dari 71,12 persen menjadi 70,91 persen.
Meski angka statistik kenaikan tersebut relatif kecil, namun dalam perspektif ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan, fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai fluktuasi biasa. Sebaliknya, data tersebut merupakan indikator awal yang menunjukkan adanya persoalan struktural dalam kemampuan perekonomian daerah menciptakan kesempatan kerja yang memadai, produktif, dan berkelanjutan.
Baca: Pemkot Sorong Bersama Anggota Komisi IV DPR RI Serahkan Alsintan Kepada Kelompok Tani
Secara teoritik, peningkatan pengangguran yang terjadi bersamaan dengan penurunan partisipasi angkatan kerja merupakan fenomena yang patut mendapat perhatian serius. Dalam kondisi ekonomi yang sehat, penurunan partisipasi angkatan kerja biasanya akan menekan tingkat pengangguran karena sebagian penduduk keluar dari pasar kerja. Namun yang terjadi di Papua Barat justru sebaliknya.
Pengangguran meningkat ketika partisipasi kerja menurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya pelemahan daya serap pasar kerja dan berpotensi menunjukkan meningkatnya kelompok discouraged workers, yaitu penduduk usia kerja yang kehilangan optimisme untuk memperoleh pekerjaan sehingga memilih keluar dari pasar kerja.
Lebih jauh, penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan dari 60,68 persen menjadi 58,37 persen menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah masih menghadapi persoalan inklusivitas. Penurunan ini bukan sekadar persoalan statistik gender, melainkan mencerminkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan produktif, rendahnya dukungan terhadap ekonomi keluarga, serta belum optimalnya kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Baca juga: Luncurkan Zankore By Indosat, Siap Layani Platform Infrastruktur AI Terintegrasi
BADKO HMI Papua Barat-Papua Barat Daya juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran di kawasan perkotaan yang mencapai 6,10 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perdesaan sebesar 3,09 persen. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan transformasi ekonomi daerah.
Urbanisasi terus berlangsung, tetapi penciptaan lapangan kerja di kawasan perkotaan tidak berkembang pada tingkat yang sama. Akibatnya, kota berkembang sebagai pusat konsentrasi pencari kerja, bukan sebagai pusat penciptaan kesempatan kerja.
Yang lebih mendasar adalah fakta bahwa penyerapan tenaga kerja selama periode Februari hingga Mei 2026 hanya bertambah 118 orang. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung belum memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap penciptaan lapangan kerja.
Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai jobless growth, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja secara proporsional.
Fenomena tersebut menguatkan dugaan bahwa struktur ekonomi Papua Barat masih didominasi oleh sektor sektor yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif rendah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun penurunan pengangguran secara signifikan.
Ironi terbesar pembangunan Papua Barat terletak pada paradoks antara kekayaan sumber daya alam dan keterbatasan kesempatan kerja. Papua Barat memiliki potensi perikanan, kehutanan, energi, perkebunan, serta pariwisata yang sangat besar. Namun keberlimpahan sumber daya tersebut belum mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat lokal.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi daerah masih terlalu berorientasi pada ekstraksi sumber daya dan belum cukup kuat mendorong hilirisasi, industrialisasi lokal, serta penguatan sektor sektor produktif yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada angka-angka makro, sementara manfaatnya belum sepenuhnya terdistribusi kepada masyarakat.
Dalam konteks kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan koreksi arah pembangunan. Pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada belanja rutin, kegiatan seremonial, dan proyek-proyek yang minim dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat.
Sudah saatnya paradigma pembangunan bergeser dari growth-oriented development menuju employment oriented development, yaitu pembangunan yang menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan publik. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran, atau jumlah proyek fisik yang dibangun, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkeadilan bagi warga negara.
BADKO HMI Papua Barat – Papua Barat Daya menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi, pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, hilirisasi sektor perikanan dan pertanian, serta strategi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Tanpa perubahan arah kebijakan yang mendasar, Papua Barat berisiko terus berada dalam situasi paradoks pembangunan: kaya sumber daya alam, tetapi miskin kesempatan kerja; mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak menghasilkan kesejahteraan yang merata.
Atas dasar itu, BADKO HMI Papua Barat – Papua Barat Daya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Sebab pada akhirnya, kualitas pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi oleh seberapa besar kemampuan pemerintah menghadirkan pekerjaan, pendapatan, dan masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya.
