SORONG,sorongraya.co– Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya menggelar pertemuan dalam rangka memperkuat kerja sama program Keluarga Keplananan dan Kesehatan Reproduksi (KKBPK).
Kegiatan yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Selasa, 27 Agustus 2024 melibatkan perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di lima kabupaten dan satu kota serta tenaga penyuluh KB.
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Petrus menjelaskan, tujuan utama pertemuan ini untuk menyatukan persepsi dan pemahaman dalam menjalankan program KKBPK.
” Dengan menjalin kemitraan yang kuat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan mencapai target penurunan angka stunting di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Petrus menyebut salah satu tantangan yang di hadapi saat ini adalah penurunan angka stunting.
” Melalui pertemuan ini, kita ingin melibatkan semua pihak, seperti PKK, kader posyandu dan tenaga kesehatan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah KKBPK,” tuturnya.
Lebih lanjut, Petrus menyampaikan bahwa program KKBPK tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
” Dengan memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua Barat Daya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Naomi Tanawan dalam sambutannya menekankan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan nasional.
” Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang sejahtera dan berkualitas akan menjadi pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Naomi mengaku, salah satu fokus utama dalam upaya penurunan stunting di Papua Barat Daya adalah pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi.
Gubernur Papua Barat Daya telah menginisiasi program “Jambu Hidup” yang bertujuan untuk memberikan gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak balita.
” Stunting harus dicegah sejak dini. Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja putri dan peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak menjadi kunci dalam upaya ini,” tambah Naomi.
Naomi pun menyebut bahwa pertemuan ini untuk menyatukan persepsi dan komitmen bersama dalam upaya penurunan stunting.
Dengan memperkuat jejaring kemitraan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan para petugas lapangan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program KKBPK.
” Melalui pertemuan ini, kita ingin memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara sinergis untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan,” ungkap Naomi.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Papua Barat Daya masih cukup tinggi, yaitu 22,2% pada tahun 2023.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan target untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dan di bawah 14% pada tahun 2025.