SORONG,sorongraya.co-Anggota DPR Otsus, Robert Wanma menegaskan bahwa dana otonomi khusus (otsus) tidak boleh dipotong oleh pemerintah pusat. pemotongan anggaran akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Dana otsus itu tidak boleh dipotong. Kalau dipotong, kita mau buat apa? bapak Gubernur tidak bisa bikin apa-apa”ujarnya kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi penguatan dan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus bersama kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bertempat di Vega Hotel, Rabu (15/4/2026).
Menurut Robert Wanma, jumlah dana otsus yang diterima saat ini pun dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan di wilayah Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat justru diminta untuk menambah alokasi anggaran, bukan menguranginya.
Selain mempertimbangkan luas wilayah, Papua juga memiliki kekayaan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian khusus dalam pengalokasian anggaran, terutama untuk mendukung program kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, berbagai pandangan dari ketua fraksi dan anggota fraksi turut disampaikan kepada pemerintah pusat melalui perwakilan dari Jakarta. Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat, bahkan Presiden, guna menyampaikan aspirasi tersebut.
Pemerintah daerah berharap setiap kebijakan yang dikeluarkan dari pusat dapat melibatkan daerah, guna menghindari tumpang tindih aturan yang selama ini dinilai menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Selain itu, terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus, daerah menilai bahwa kewenangan yang diberikan belum sepenuhnya dijalankan secara optimal.
Ia meminta agar pemerintah pusat benar-benar memberikan ruang kewenangan yang lebih luas, khususnya dalam pengelolaan hak-hak daerah dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Papua.
Robert juga menegaskan bahwa Papua bukanlah wilayah kosong, sehingga setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan hak masyarakat adat.
“Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih membutuhkan banyak regulasi yang perlu disusun bersama pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkeadilan,” tutupnya.
