Kota Sorong,sorongraya.co- Tim advokasi Koalisi Orang Asli Papua (OAP), Fernando Ginuni menegaskan bahwa dirinya diminta oleh Polda Papua Barat untuk menghadirkan empat orang yang bertanggung jawab dalam aksi Koalisi Orang Asli Papua (OAP) di depan kantor Dinas Dukcapil Kota Sorong, Minggu, 22 September 2024 lalu.
Fernando menambahkan, tukuan empat orang tersebut dihadirkan untuk memberi klarifikasi terkait peristiwa saat itu.
” Jadi, bukan dikejar untuk diproses hukum sebagaimana pemberitaan di sejumlah media beberapa hari lalu,” ujar di LBH PBHKP, Kamis, 26 September 2024.
Fernando menyebut bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Papua Barat Irjen Jonny Eddizon Isir untuk memastikan bahwa empat orang yang dimaksud dalam pemberitaan di sejumlah media tersebut hadir untuk di dengar klarifikasinya.
” Saya sendiri bertindak sebagai juru advokasi, bukan bagian daripada koordinator aksi bahkan penanggung jawab aksi itu,” tegasnya.
Dia juga menegaskan bahwa pemberitaan di sejumlah media yang mengkait-kaitkan dirinya maupun empat orang sebagai bagian dari aksi anarkis yang menyebabkan kantor Disdukcapil Kota Sorong rusak sangat keliru.
” Saya meluruskan pemberitaan yang terlanjur beredar. Sekaligus saya meminta kepada teman-teman wartawan yang menulis berita tersebut perlu melakukan upaya konfirmasi. Nomor saya kan, teman-teman pasti tahu,” kata Fernando Ginuni.
Alumnus Fakultas Hukum Uncen Papua ini mempertanyakan, apakah berita yang dipablis itu benar sumbernya dari Kabid Humas Polda Papua Barat atau seperti apa.
Bahkan pemberitaan yang tersebar luas itu menyebutkan empat orang termasuk saya sendiri sedang diburu dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
” Pemberitaan itu keliru, saya bertindak sebagai orang yang mengadvokasi mereka. Pemberitaan itu secara tidak langsung sudah menzolimi saya,” kata laki-laki yang akrab disapa Nando Ginuni ini.
Nando mengaku bahwa dirinya hingg saat ini masih melaksanakan profesinya sebagai lawyer.
” Saya ada disini, di rumah tua PBHKP, bukan seperti yang diberitakan bahwa saya dalam pengejaran aparat kepolisian,” pungkasnya.
Nando kembali menegaskan bahwa dirinya telah diminta oleh Kapolda Papua Barat lewat pesat singkat untuk mendampingi empat orang yang dimaksud untuk dimintai klarifikasinya. Namun, sampai hari ini pihaknya putus komunikasi dengan mereka.
” Bagaimana mungkin, dalam pemberitaan yang sudah beredar saya masuk dalam DPO. Saya ini mantan kuli tinta lo, bagaimanapun juga saya paham kerja-kerja jurnalis,” ucapnya.
Ia berjanji, akan berupaya semaksimal mungkin mencari keberadaan rekan-rekannya yang empat orang itu untuk dihadapkan ke polda Papua Barat memberi klarifikasi.
Soal aksi anarkis yang terjadi hingga sebabkan kantor disdukcapil kota Sorong rusak, Nando bilang, sebelumnya telah diingatkan oleh pihak polda Papua Barat jangan sampai anarkis mengingag sudah melewati batas waktu dan jumlah yang ikut aksi bertambah.
” Dua kali kita diingatkan dan pada saat aksi itu mau berubah jadi anarkis, posisi saya sudah di luar, tepatnya balik ke rumah,” kata dia.
Nando pun menambahkan, ketika dirinya balik ke lokasi aksi sudah terjadi aksi brutal yang tidak dapat dibendung.
Tak lama kemudian dirinya dihubungi oleh pak kapolda yang memberikan nama-nama untuk dihadirkan ke polresta Sorong Kota memberi klarifikasi. Sayangnya, mereka sampai hari ini sudah tak bisa lagi dihubungi.
Sebelumnya beredar di sejumlah media yang memberitakan bahwa polda Papua Barat sedang melakukan pengejaran terhadap empat orang termasuk juru advokasi koalisi OAP yang melakukan aksi pada 22 September 2024 lalu.
