SORONG,sorongraya.co- Untuk kesekian kalinya Aliansi Rakyat Papua se Sorong Raya menggelar demonstrasi menolak pemekaran Daerah Otonom Baru. Massa yang berjumlah puluhan orang orang tersebut justru meminta di lakukannya referendum.
Demo penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di lakukan serentak di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat.
Star dari perempatan terminal Remu Kota Sorong, pendemo melakukan longmarch menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, setibanya di kantor dewan Kota Sorong, tak ada satupun anggota DPRD Kota Sorong yang menemui massa. Hanya puluhan personel Kepolisian Resor Sorong Kota sibuk melakukan pengamanan.
Massa aksi yang diwakili Jenner Naa menyesalkan, kantor sebesar ini hanya satu anggota DPRD yang datang menemui kami.
Menurutnya, anggota DPRD itu di pilih rakyat dan kami sebagai rakyat memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anda sebagai wakil rakyat.
” Jika kalian tidak mau menemui kami, pemilihan besok jangan memilih wakil rakyat seperti ini,” ujarnya.
Bahkan Jenner menyampaikan, kami datang ke kantor DPRD ini bukan minta makan, minta sesuatu maupun apapun melainkan hanya ingin menyampaikan aspirasi, setelah itu pulang.
Setelah ditemui oleh tiga anggota DPRD Kota Sorong, mewakili peserta aksi, Melvin Kareth menyampaikan tiga hal yang menjadi tuntutan, antara lain tolak pemekaran daerah otonom baru (DOB), cabut Otonomi Khusus Jilid 2 dan berikan referendum bagi bangsa Papua.
Tuntutan peserta aksi ini kemudian diserahkan dan di terima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sorong, Melkianus Kareth tanpa memberikan tanggapan apapun.
Tak hanya itu, Jendral Lapangan Aksi, Apey Tarami menegaskan bahwa hari ini pemerintah Indonesia telah menangkap sejumlah aktivis Papua. Mereka antara lain adalah tokoh KNPB Ones Wuniab, jubir petisi rakyat Papua Jefry Wenda, ketua diplomasi KNPB Odison Balingga, tokoh WPMA Marthen Rumbiak, anggota KNPB Intan Boma dan salah satu aktivis perempuan Papua yang di tangkap di kantor LBH Kontras Papua tanpa alasan yang jelas.
Karenanya kami mendesak agar pemerintah Indonesia yang dinilai buta akan demokrasi segera membebaskan kawan-kawan kami.
Bahkan, Apey menyebut bahwa bangsa Indonesia tindak tuntas dalam menyelesaikan persoalan demokrasi sehingga kawan-kawan kami di bungkam.
Menanggapi aksi demo di kantor DPRD Kota Sorong, Kabag Ops Polres Sorong Kota, Kompol Nur Makmur mengatakan bahwa pihaknya menyiagakan 215 personel gabungan Polres Sorong Kota dan Brimob untuk melakukan pengamanan.
” Ada 8 titik yang menjadi pusat konsentrasi dari hingga berakhirnya demo di kantor DPRD Kota Sorong,” ujar Makmur.