SORONG,sorongraya.co- Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya launching Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat.
Launching Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Jumat, 27 September 2024.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu menyampaikan Selama dua bulan mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Angkatan 60 di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, pihaknya telah mengambil inisiatif memberdayakan masyarakat Papua Barat Daya melalui pengelolaan perhutanan sosial.
” Kami telah berhasil meluncurkan program pengelolaan perhutanan sosial dan menggelar rapat kerja untuk memetakan langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya.
Iapun mengaku, inisiatIf ini lahir dari kesadaran bahwa hutan Papua tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati, juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. Namun, selama ini banyak masyarakat yang belum mampu memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan.
Melalui pengelolaan hutan sosial, masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusak lingkungan.
” Kegiatan ini bertujuan menggali potensi hutan Papua. Masyarakat adat memiliki hak atas kekayaan hutan ini, namun seringkali kesulitan memanfaatkannya,” ungkap Kelly.
Bahkan, lanjutnya, hutan Papua menyimpan banyak potensi hasil hutan bukan kayu yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti membuat minyak gaharu, daun teh gaharu, dan madu,sertala manfaat lainnya,”ujarnya.
Kelly mengajak masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Dengan membentuk kelompok tani hutan dan galeri produk, masyarakat bisa menjual hasil hutan mereka dan meningkatkan perekonomian.
” Perhutanan sosial menjadi solusi mengatasi konflik antara pelestarian hutan dan kebutuhan masyarakat. Melalui perhutanan sosial, masyarakat bisa mengakses kawasan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti ekowisata dan pemanenan produk hutan non kayu,” ujarnya.
Alumni Pascasarjana Unipa Bidang Lingkungan ini mengingatkan bahwa Dana Otonomi Khusus harus dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial yang berkelanjutan, seperti pengembangan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Selain itu, sumber-sumber pendanaan lainnya, baik dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan, perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan kita yang sama, yaitu menjaga kelestarian hutan.
” Kami akan terus mendorong agar dana Otsus dan dana iklim,dana bagi hasil untuk mendukung program perhutanan sosial,” kata Kelly.
” Pelestarian hutan sangat penting untuk menjaga iklim global dan menyediakan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Kelly berharap, kesepian Papua Barat Daya, sudah harus memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan Pokja Perhutanan Sosial.
Karenanya, Penjabat Gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung program-program perhutanan sosial.
