SORONG,sorongraya.co – Bertekad menjalankan tugas secara optimal kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Sorong terapkan bersih dari korupsi.
Ini sebagaimana disampaikan Ketua PN Sorong, Masduki, S.H, sesuai visi dari Mahkamah Agung (MA) untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dan bermartabat dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan, tahun 2019 Pengadilan Negeri diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik,”kata Masduki melalui rilis yanh diterima sorongraya.co Senin, 11 Maret 2019.
Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur semakin profesional. Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas makin tinggi, dan di tahun 2025 adalah target jangka panjang akan terwujud tata Pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara.
Untuk itu lanjutnya, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. “Ini dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi, birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya,”ujarnya.
Dikatakan, untuk mewujudkan hal itu, bertempat di ruang Sidang Utama, PN Sorong pada Jumat, 8 Maret 2019 lalu, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diikuti oleh semua Hakim, Panitera dan pegawai.
“PN Sorong bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan dengan menjunjung tinggi integritas dan moralitas secara profesional. Dalam sosialisasi tersebut juga diluncurkan beberapa banner pengumuman agar diketahui oleh masyarakat luas bahwa pelayanan di PN Sorong bebas dari pungli dan gratifikasi,”tandasnya. [jun]
