SORONG, sorongraya.co – Sejumlah tokoh agama Islam di Papua Barat Daya menolak dan meminta Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, untuk tidak menetapkan Baharudin Batjo sebagai Ketua MUI Papua Barat Daya.
Penolakan itu disampaikan para tokoh dalam Jumpa Pers yang di gelar di Kantor Dewan Pimpinan Daerah MUI Kota Sorong, Lantai Dasar Masjid Raya, Kota Sorong pada Selasa siang, 23 Juni 2026. Terpilihnya Baharudin Batjo melalui voting pada Forum Musda Perdana MUI Papua Barat Daya, dinilai tidak sesuai mekanisme forum.
Sebelum Musda digelar, Tokoh Muda Muslim Domberai, Ahmad Lodji mengatakan bahwa terjadi aksi pemalangan yang dilakukan sejumlah ormas islam di papua barat daya. Setelah menempuh jalur mediasi, lahirlah dua kesepakatan antara panitia atau sterring commite dan ormas islam.
Baca: ASN Kabupaten Sorong Ungkap Dugaan Penipuan di RS JP Wanane
Kesepakatan itu adalah mengakomodir ormas islam sebagai peserta Musda Perdana MUI PBD, serta kriteria tambahan untuk calon ketua MUI PBD adalah, tokoh Muslim Papua dari wilayah Papua Barat Daya.
“Telah disepakati bersama dan disaksikan dua Pengurus MUI Pusat, kemudian ditanya satu persatu mulai dari MMP (Majelis Muslim Papua), MUI Kabupaten/Kota, Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) dan Perwakilan MUI Provinsi, 13 orang itu secara aklamasi menunjuk Ismail Agia sebagai ketua MUI di Papua Barat Daya,” ujar Ahmad Lodji.
@sorongraya.coSORONG-Seorang ASN, Sherly melaporkan dugaan kasus penipuan dan penggelapan dokumen ijazah miliknya oleh RSUD Kabupaten Sorong yang digunakan untuk kepentingan akreditasi rumah sakit sejak tahun 2012. Meskipun telah menempuh jalur hukum sejak Mei 2025 dan mediasi melalui Polda Papua Barat Daya pada 30 April 2026, Direktur dan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sorong belum menghubungi kuasa hukum Sherly untuk menyelesaikan masalah ini. “Saya merasa sangat dirugikan, baik secara materiil yang honor yang dijanjikan tidak pernah dibayar maupun non-materiil anaknya tidak dilayani dengan baik di RSUD hingga usus buntu pecah, dan ia harus dipindahkan ke Polik TB Paru di RS Sele Be Solu,” Ujarnya. Upaya internal melalui Inspektorat pada Februari-April 2025 juga tidak membuahkan hasil, bahkan ia ditawari jabatan atau pelatihan alih-alih haknya. Sherly menuntut agar Direktur dan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sorong segera menyelesaikan hak-haknya dan mengakui kesalahan mereka. Ia juga berharap Bupati Kabupaten Sorong, John Kamuru, dapat menyelesaikan masalah ini. Kasus ini akan dilanjutkan oleh kuasa hukum Sherly hingga ke Komisi 3 DPR, karena ia merasa tidak hanya dirinya yang menjadi korban, tetapi juga ada banyak ASN lain yang ditipu.♬ suara asli – sorongraya.co
Tak hanya itu, Ketua MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun pun angkat bicara. Kata Abdul Manan, pemilihan ketua MUI tahap pertama yang dimenangkan oleh Baharudin Batjo, ibarat memilih kucing dalam karung. Bagimana tidak, Baharudin sendiri merupakan orang yang dikabarkan baru pertama kali beraktifitas di Papua Barat Daya.
Menurut Abdul Manan, kurang lebih 30 tahun dirinya mengabdi di Papua Barat Daya, ia tak pernah mengenal sosok Baharudin Baco. Baharudin Batjo diduga merupakan orang bawaan atau titipan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrauw yang didatangkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat untuk menjadi ketua MUI di Papua Barat Daya.
“Saya tidak pernah mengenal figure itu (Baharudin Batjo) di Papua Barat Daya. Bagaimana Umat mau mengenalnya sedangkan tidak pernah diketahui. Kemenangan Baharudin Baco sudah menyimpang dari kesepakatan yang telah disepakati,” tutur Manan Fakaubun.
Tak sampai disitu, Abdul Manan juga menilai Plt Ketua MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrauw tidak amanah. Berdasarkan SK Pertama Plt Ketua MUI PBD, Ahmad Nausrauw diberi mandat untuk melakukan Musda paling lambat enam bulan, sayangnya pelaksanaan Musda lebih dari enam bulan.
Bahkan dengan sikapnya seperti itu, Plt Ketua Mui PBD, Ahmad Nausrau dinilai dapat memecah-belah umat islam di Papua Barat Daya.
“Kok orang yang sudah tidak amanah dipercayakan menjadi ketua Plt lagi untuk menjalankan Musda. Jangan karena melihat jabatannya, tidak boleh ini majelis ulama yang tidak ada hubungan dengan jabatan itu. Kehadirannya bukan untuk kebaikan, namun untuk memecah-belah umat. Saya harapkan MUI Pusat melihat perkara ini secara jernih, jangan sampai menimbulkan kisruh di kalangan umat islam yang ada di Papua Barat Daya ini,” tegas Abdul Manan.
Sekretaris Umum Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltief juga meminta kepada DPP MUI untuk mempertimbangkan nilai adat local sebelum memutuskan ketua MUI Papua Barat Daya.
Aksi pemalangan yang dilakukan saat itu, kata Fatra, karena ada dugaan kesalahan yang dilakukan oleh panitia Musda sehingga tidak mengakomodir para organisasi islam di PBD sebagai peserta Musda.
“Kemarin Musda itu kami melaksanakan aksi pemalangan, pemalangan ini memiliki nilai besar bagi kami orang asli papua. Pada kesempatan itu ada kesepakatan akhirnya kami memberanikan diri membuka palang. Salah satunya dalam kesepakatan itu yang harus menjadi ketua MUI Papua Barat Daya adalah Putra Daerah Papua yang ada di wilayah Domberai, kami minta MUI pusat tidak melanggar kesepakatan itu,” pungkasnya.
Kehadiran Baharuddin Baco Atas Permintaan Plt MUI PBD
Tokoh Adat Moi Muslim, Abbas Rahman mengungkapkan bahwa kehadiran Baharudin Batjo di Musda MUI PBD bukan keinginannya secara pribadi, melainkan ajakan dari Plt Ketua MUI PBD Ahmad Nausrauw.
“Beliau (Baharudin Baco) hadir bukan keinginan dia, saya sudah via telpon, dia menyatakan bahwa dia hadir disini (Musda) atas permintaan Bapak Plt Ahmad Nausrauw sebagai Plt MUI PBD, itu ril saya telpon, dia minta saya hadir untuk bakal calon disini,” beber Abbas Rahman.
Setelah mengetahui hal tersebut, Abbas berserta rekannya menggelar aksi pemalangan dan menolak hal tersebut. Kehadiran Baharudin menurut Abbas seakan melecehkan tokoh umat muslim di papua barat daya. “Itu pelecehan, emangnya di Papua Barat Daya sudah tidak ada figure muslim papua. Ada apa?” tegasnya.
Desakan dan ancaman untuk membuat dualisme kepengurusan MUI Papua Barat Daya pun dilontarkan. Ketua Majelis Muslim Papua Kota Sorong, Hamid Sangaji mengaku tidak pernah melihat peran Baharudin Baco kepada umat muslim papua barat daya. Baharudin sendiri adalah seorang warga kelahiran fakfak yang menempuh pendidikan di fakfak, namun anehnya mencalonkan diri sebagai Ketua MUI Papua Barat Daya.
“Orang itu lahir di Fakfak, besar di fakfak, pendidikannya di Jawa kemudian mengambil study pendidikan agama di Kairo. Tiba-tiba masuk mencalonkan diri sebagai ketua MUI Provinsi papua barat daya. Kami MMP menyatakan sikap tegas, tolong tanggapi ini dengan baik,” tegas Hamid.
Ia juga menyebutkan bahwa calon tunggal muslim papua barat daya yang disiapkan oleh para tokoh muslim di papua barat daya adalah H. Ismail Agia, yang merupakan putra asli wilayah domberai. Ia bahkan mengancam akan membubarkan MUI PBD jika Baharudin Baco ditetapkan sebagai Ketua MUI PBD.
“Kami akan menolak dengan tegas. Bila perlu MUI PBD dibubdarkan aja. Jangan sampai kami di papua mendirikan dualisme Majelis Ulama Papua,” tegasnya.
Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Nukhurudin Arfan menyayangkan sikap Plt Ketua MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau yang tidak pernah melakukan konsolidasi organisasi di kabupaten se Papua Barat Daya. Padahal di PBD sendiri terdapat lima pengurus daerah Majelis Ulama Indonesia.
Oleh karena itu Ia meminta kepada DPP MUI untuk memperhatikan keputusan dan kesepakatan para peserta Musda MUI PBD, yang merupakan para tokoh muslim papua agar menetapkan Ismail Agia sebagai ketua DPD MUI Papua Barat Daya.
Hingga berita ini ditayangkan redaksi sorongraya.co belum mendapatkan keterangan resmi dari Plt Ketua MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau. Namun wartawan media ini akan berupaya melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan.
Perlu diketahui bahwa, Pelaksanaan Musda Perdana MUI Papua Barat Daya sempat dipalang, mas dari berbagai ormas islam di papua barat daya menggelar aksi protes di arena Musda. Meski begitu proses pelaksanaan musda dapat berjalan setelah adanya kesepakatan antara para tokoh dan panitia pelaksana.
