SORONG,sorongraya.co- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sanusi Rahningmas menyampaikan bicara mengenai pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sudah sewaktu kami menjadi anggota DPRD Irian Jaya Barat periode pertama.
Saat itu almarhum pak Jimmy Demianus Ijie masih menjabat sebagai Ketua DPRD Irian Jaya Barat sudah sudah memikirkannya. Tak hanya itu, kami yang merupakan anggota DPRD saat itu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sorong ikut terlibat.
Makanya, kemudian terbentuklah tim yang diprakarsai oleh Andi Asmuruf dan Yosafat Kambu mulai berjuang. Kmai yang ada di DPRD Irian Jaya Barat melalui pak Jimmy Demianus Ijie ikut berjuang, namun tidak di publish.
Karena kami berpikir bahwa kondisi Provinsi Irian Jaya Barat pada saat itu belum cukup kuat. Begitu dua tim ini terbentuk kami anggota DPRD dari wilayah Sorong Raya mensupport biaya.
” Setiap bulannya gaji sebagai anggota DPRD di potong untuk perjuangan pemekaran provinsi Papua Barat,” kata Sanusi, Kamis malam, 14 Juli 2022.
Sanusi menambahkan, perjuangan pemekaran PBD berlanjut di masa kepemimpinan Piter Kondjol dan JA Jumame sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat.
Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri saat itu memanggil kedua pimpinan DPRD Papua Barat ini dan meminta agar jangan ada kubu-kubuan dalam perjuangan pemekaran provinsi PBD. Harus di lebur jadi satu, hingga akhirnya terbentuklah tim 8, yang terdiri dari dua unsur pimpinan di tambah 6 anggota fraksi.
” Semua Kementrian kami datangi dalam rangka perjuangan pemekaran PBD,” ujar Sanusi.
Lebih lanjut Sanusi mengatakan, perjuangan pemekaran provinsi PBD tidak berhenti. Di saat pak Dominggus Mandacan terpilih sebagai Gubernur Papua Barat kami berupaya dan lahirlah tim percepatan pemekaran provinsi PBD yang diketuai Lambert Jitmau.
” Semua orang dengan profesinya masing-masing berjuang. Ada yang berjuang lalu dipublikasi, ada juga yang berjuang diam-diam,” ungkapnya.
Disaksikan oleh Wali Kota Sorong dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, dokumen pemekaran provinsi Papua Barat Daya diserahkan kepada saya untuk di bawa ke Jakarta lalu diserahkan kepada Ketua DPD RI dan Ketua Komite I DPD RI.
” Bukan mau membesar-beasarkan Ketua DPD RI, La Nyala Mataliti. Tapi memang saat itu ketua kami sangat konsern dengan hal itu dan selali berkomunikasi untuk bagaimana PBD bisa terbentuk,” kata Sanusi.
Sanusi mengaku, dengan perjuangan yang kuat, kami di DPD RI maupun Wali Kota Sorong akhirnya RUU PBD menyusul tiga RUU provinsi di Papua yang ikut si sahkan di gedung Senayan.
Lahirnya perjuangan pemekaran provinsi PBD juga tidak terlepas dari kekecewaan kota Sorong lantaran tidak menjadi ibu kota provinsi Papua Barat.
Masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya sudah pasti ada yang setuju dan tidak.
” Saya yakin bahwa dengan adanya pemekaran sangat membantu masyarakat. Terlebih lagi, kondisi geografis, jumlah penduduk dan luas wilayah kita dimungkinkan lahirnya daerah otonom,” kata Sanusi.
