SORONG,sorongraya.co- Pemerintah Pusat diminta segera mekarkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) meskipun Pemerintah Pusat berencana melakukan penundaan terhadap pemekaran provinsi lainnya.
” Kami masyarakat Moi sangat mendukung pemekaran Peovinsi Papua Barat Daya (PBD) dan kalau bisa Ibu Kotanya di Kabupaten Sorong,” kata tokoh maayarakat Moi asal Kabupaten Sorong, Soleman Suu melalui telepon seluler, Jumat, 15 Juli 2022.
Soleman menilai dari letak geografis, Kabupaten Sorong layak menjadi Ibu Kota Provinsi PBD mengingat masih banyak lahan luas yang nantinya bisa dijadikan pusat pemerintahan Provinso Papua Barat Daya.
Selain itu, Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Sorong cukup melimpah. ” Ini menjadi modal untuk pembangunan provinsi Papua Barat Daya kedepannya,” ujarnya.
Soleman mengaku, perjuangan memekarkan provinsi PBD telah berlangsung lama dan saat ini kami siap bilamana dimekarkan oleh pemerintah pusat.
Soleman lantas meminta kepada tim pemekaran provinsi PBD agar melihat peluang kabupaten Sorong menjadi ibu kota provinsi PBD.
” Jika nantinya ibu kota provinsi di taruh di Kota Sorong, mau ditempatkan di mana. Kota Sorong kan tidak memiliki lahan seluas kabupaten Sorong,” kata Soleman.
Soleman menegaskan, sudah saatnya kita atau orang Moi menjadi tuan di negerinya sendiri, dengan hadirnya provinsi Papua Barat Daya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen (Purn) Paulus Waterpauw mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan semoga dalam waktu dekat ada jawaban.
Pada waktu Rapat Kerja (Raker) benerapa waktu lalu bersama Wali Kota dan Bupati se Papua Barat telah disepakati mendukung program Otonomi Khusus dan Pemekaran DOB.
Nah, dalam prosesnya kami telah menambahkan untuk diusulkan ke Presiden Joko Widodo memekarkan dua provinsi baru, yakni pemekaran Papua Barat Daya (PBD) dan Provinsi Bomberay serta pemekaran kota dan kabupaten lainnya di Papua Barat, seperti kabupaten Manokwari Barat, Kota Manokwari, Kota Fakfak dan kabupaten Kokas serta kabupaten lainnya yang telah diusulkan,” kata Paulus.
Paulus menambahkan, semuanya tergantung dari penilaian pimpinan maupun DPR RI. Yang penting kita berupaya semaksimal mungkin.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, saya pasti akan mengakomodir setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
