SORONG,sorongraya.co- Rapat Koordinasi Menteri Dalam Negeri bersama Pj Gubernur Provinsi Papua Barat dan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya beserta Anggota DPR Provinsi Papua Barat dapil Papua Barat Daya diharapkan dapat melahirkan pembentukan lembaga legislatif DPR transisi untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Hal ini menjadi penting sehingga pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya berjalan baik,” kata Dr. Natalsen Basna semalam.
Menurut Natalsen, anggaran yang besarnya 2,8 trilun yang dikucurkan oleh Pemerintah sebaiknya membutuhkan pengawasan DPR agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan maksimal dalam mensejahterakan rakyat PBD sesuai tujuan pemekaran untuk menghindari penyalahgunaan anggaran di Provins PBD yang baru kita cintai ini.
” Di sisi lain, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat secara langsung dijalankan oleh anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya kedepannya,” ujarnya.
Natalsen menambahkan, lazimnya, DPR dan Pemprov Papua Barat Daya harus berjalan bersama, seiring sejalan meletakkan dasar pemerintahan dan pembagunan bagi anak cucu kita kedepan.
Di sisi lain tujuan daripada pembentukan DPR Provinsi PBD dengan memindahkan DPR provinsi induk Papua Barat daerah pemilihan PBD ke provinsi PBD dan meminta pengisian DPR Pergantian Antara Waktu (PAW) adalah semata untuk menjalankan fungsi DPR.
” Saya berharap pertemuan dengan menteri dalam negeri nanti bisa mengakomodir pembentukan DPR transisi sehingga provinsi Papua Barat Daya tidak mengalami kerugian,” kata Natalsen.
Diberitakan sebelumnya, menteri dalam negeri Muhammad Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di provinsi Papua Barat Daya pada Jumat, 03 Februari 2023.
Di sela-sela kunjungan kerjanya, mendagri akan memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Pj.Gubernur Papua Barat dan Pj Gubernur Papua Barat Daya serta DPR Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya.
