MANOKWARI,sorongraya.co– Kamar Dagang dan indsutri Indonesia atau KADIN Indonesia adalah organisasi pengusaha yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan, penciptaan usaha mikro dan penciptaan pengusaha muda, diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1987.
Namun dalam perjalanan perkembangan jaman, kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dibagi menjadi dua versi yaitu, kepemimpinan Rosan Perkasa Roeslanidan Edi Ganefo.
KADIN versi kepemimpinan Edi Ganefo telah terbentuk di Provinsi Papua Barat dengan kepengurusan Karateker dipimpin Marlina dan Yohanes Ada Lebang dibantu sejumlah wakil ketua.
Sedangkan sebelumnya KADIN versi Rosan Perkasa Roeslani sudah terbentuk di Provinsi Papua Barat dipimpin Yusuf Sawai.
Pada pertemuan perdana KADIN versi Edi Ganefo yang dirangkai dengan buka puasa bersama pengurus Papua Barat di Restoran Mansinam Beach, Manokwari, Sabtu 2 Juni 2018 membahas sejumlah agenda penting.
Agenda yang diabahas antara lain, konsolidasi organisasi di tinglat Kabupaten/ Kota se-Papua Barat, setelah kepengurusan di daerah telah terbentuk maka membetuk steering committee (SC) dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Papua Barat tahun 2018.
Selain itu, setelah lebaran, pengurus KADIN Papua Barat kembali menggelar pertemuan bersama untuk meminta waktu audience dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat sekaligus memperkenalkan diri sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
Ketua karateker KADIN Papua Barat, Marlina mengatakan,, selain pemerintah daerah, pihaknya juga akan bersilaturahmi dengan KADIN versi Rosan Perkasa Roeslani di Papua Barat untuk mempererat kebersamaan dalam membangun Provinsi ini.
“Kami juga mempersiapkan sekretariat KADIN Papua Barat di Manokwari dan menyiapkan program kerja, pemberdayaan UMKM” Ucap Marlina dalam rapat di Restoran Mansinam Beach Sabtu malam.
Sekretaris DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Papua Barat ini menegaskan, meski kepemimpinan KADIN dua versi tetapi masing-masing berjalan dengan AD/ART sehingga tak ada persoalan.
“Yang penting jalan bersama-sama membangun masyarakat Papua Barat di bidang ekonomi” ujar Marlina
Marlina optimis dengan waktu tiga bulan yang diberikan DPP KADIN,dirinya yakin bisa melaksanakan tugasnya yaitu, mengkosolidasi organisasi, kemudian membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten/ Kota dan menggelar Musprov untuk memilih Ketua serta pengurus definitif .(ken)
Semua asosiasi yang bergerak di provinsi papua barat harus di pimpin oleh orang asli papua karena dasar hukumnya adalah undang – undang otonomi khusus papua dan papua barat dan bukan orang asli papua hargailah orang asli papua
Terkait KADIN:
Masalah 2 ketua dalam 1 organisasi tidak maksimal dalam sebuah organisasi maka harusnya ada penyelesaian internal lalu muswil dan ada kepengurusan definitif dengan seorang ketua maka tingkatan dibawah mengikuti danjuga mitra dengan pemerintah dengan kepengurusan yg jelas akuntabel