SORONG,sorongraya.co- Bertempat di Swissbell Hotel, Senin, 25 September 2023, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, meluncurkan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini akan diterapkan pada berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk aplikasi SIMDA Keuangan, e-Office dan I-PAD.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengatakan bahwa TTE merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan efisien.
” Dengan TTE, proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara elektronik, sehingga lebih cepat dan akurat,” kata Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad.
Lebih lanjut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengatakan, aplikasinya ini dengan mudah ditindaklanjuti. Tidak lagi cuma disini, itu masih banyak lagi.
” Ada lagi namanya yang terkait dengan sumber daya alam. Kalau sudah lounching TTE hari ini kita tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berlama-lama. Surat itu ditindaklanjuti, tidak perlu harus datang ke kantor,” kata Musa’ad.
Musa’ad menegaskan bahwa TTE tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelayanan masyarakat.
Bahkan Musa’ad meminta seluruh SKPD untuk segera mengimplementasikan TTE dalam pelayanannya.
” Saya tidak mau dengar lagi ada yang masih satu minggu. Apalagi katanya masih ada di mejanya kepala SKPD. Hari ini dikirim bapak di mana saja kecuali tidak ada sinyal HP baru. Tapi sepanjang ada sinyal ada jaringan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Musa’ad un mengingatkan bahwa digitalisasi tidak dapat dihindari. Ia mengatakan bahwa saat ini dunia sudah memasuki era digitalisasi, sehingga pemerintah juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.
” Digitalisasi ini tidak dapat terhindarkan, kita sudah ada di era digitalisasi. Ada empat tahapan penting dalam kehidupan manusia, yakni yang pertama jaman batu sudah dilewati, yang kedua jaman Tradisional, yang ketiga jaman moderen dan jaman informasi,” kata Musa’ad.
Peluncuran TTE ini dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya.
Dengan diluncurkannya TTE ini, diharapkan pelayanan publik di Papua Barat Daya dapat menjadi lebih cepat, akurat dan transparan.
