SORONG,sorongraya.co- Provinsi Papua Barat Daya telah mengambil langkah signifikan memerangi perubahan iklim melalui sosialisasi inisiatif FOLU Net Sink 2030.
Acara yang berlangsung di Aston Sorong Hotel, Rabu, 11 September 2024 menyatukan pejabat pemerintah daerah, pemimpin komunitas dan ahli untuk membahas strategi mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi kekayaan alam provinsi.
Inisiatif FOLU Net Sink 2030, sebuah strategi nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai penyerap karbon bersih pada tahun 2030, berfokus pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Dengan meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi emisi, Indonesia bertujuan memainkan peran utama dalam perjuangan global melawan perubahan iklim.
” Inisiatif ini bukan hanya tentang angka dan target. Ini tentang mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi komunitas kita dan melestarikan keanekaragaman hayati yang unik,” jelas Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua Barat, Johny Santoso, Rabu, 11 September 2024.
Johny menyebut, dengan mengimplementasikan inisiatif FOLU Net Sink 2030, kita berinvestasi dalam kesehatan hutan, perairan dan masyarakat.
Lebih lanjut Johny mengatakan, tahun 2002 dan 2023 dilakukan sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 lingkup kementerian, lembaga, perguruan tinggi regional sub nasional.
Pada kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Prof. Dr. Haruni Krisnawati mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, seperti kekeringan panjang, banjir dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi.
Fenomena ini, kata dia, merupakan dampak dari aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.
” Sebagai negara agraris dan kepulauan, perubahan iklim sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia,” tegas Prof Haruni.
Haruni menekankan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menyusun strategi penurunan emisi gas rumah kaca melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
” Program ini bertujuan untuk mencapai tingkat emisi negatif sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dengan fokus pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” ujarnya.
Haruni menambahkan, sektor kehutanan memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
” Melalui program FOLU Net Sink 2030, kita berupaya menjaga dan meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way mengatakan pemprov Papua Barat Daya telah menyiapkan strategi mitigasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Beberapa perangkat regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi sudah dibuat, diantaranya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) emisi gas rumah kaca provinsi PBD dan masterplant pertumbuhan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam.
” Pemerintah provinsi PBD melakukan aksi pengendalian seperti kebakaran hutan dan lahan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan KLHK,” ungkapnya.
Johny mengaku, provinsi, kebijakan serupa juga harus disiapkan pemerintah kota dan kabupaten se Papua Barat Daya.
” Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net 2030 khususnya di provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Mantan Sekda Maybrat ini mengaku bahwa sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan pejabat kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 provinsi PBD. Tujuannya, untuk menyusun dokumen perencanaan yang menjabarkan tentang target penurunan emisi gas rumah kaca di Papua Barat Daya sampai dengan tahun 2030.
Jhoni berharap, pemerintah pusat, daerah dan akadivisi dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah langkah mitigasi domestik.
” Aksi tersebut berperan penting melindungi dan melestarikan serta memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingk
