SORONG,sorongraya.co- Anggaran 11 triliun lebih yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Papua Barag Daya harus berdampak secara langsung bagi masyarakat yang ada di provinsi termuda tersebut.
Menurut Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie bahwa anggaran triliunan rupiah itu harus disyukuri.
Anggaran 11,38 triliun tersebut dialokasi untuk Kementrian dan Lembaga serta Satuan Kerja (Satker) dan dana Dekonsentrasi.
” Kami berharap, dana sebesar ini sudah harus membuat masyarakat Papua Barat Daya sejahtera,” kata Yanto Amus Ijie di aula JA Jumame, Selasa, 19 Desember 2023.
Yanto menyebut bahwa jumlah anggaran yang diterima Provinsi Papua Barat Daya lebih besar dibanding dengan jumlah penduduknya.
” Di Papua Barat Daya inikan ada 5 Kabupaten dan 1 Kota. Ada 132 Distrik dan 74 Kelurahan serta 939 Kampung. Jumlah penduduknya 590 ribu jiwa,” ujarnya.
Fopera berharap, ada dampak langsung dari anggaran triliunan rupiah tersebut. Makanya, anggaran yang besar ini harus dikawal.
Yanto beralasan bahwa tidak hanya provinsi ini hadir. Tetapi juga, anggaran yang ada harus menyentuh langsung ke masyarakatnya.
” Anggaran ini juga berdampak lanngsung bagi pengusaha asli Papua. Mereka harus menjadi warga kelas satu bukan kelas dua di provinsi PBD ini,” tegasnya.
Alumnus USTJ Jayapura itu memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan berkonsolidasi lalu mendatangi kementrian dan lembaga serta satker terkait guna meminta agar pengusaha asli Papua terlibat langsung dalam pekerjaan jasa konstruksi.
Dengan anggaran sebesar itu otomatis membuat masyarakat PBD sejahtera. Secara tidak langsung pun membantu pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan dam juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi PBD.
