SORONG,sorongraya.co- Biro Hukum Provinsi Papua Barat menggelar Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2023 di wilayah Provinsi Papua Barat Daya selama dua hari di bertempat di Ayla City Hotel Kota Sorong.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta perwakilan dari instansi terkait, seperti Pengadilan Negeri Sorong, Kejaksaan Negeri Sorong, dan Kawil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penataan sistem informasi hukum, optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta mudah diakses.
Juga peningkatan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta unit kerja terkait, peningkatan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada pihak publik secara optimal,” jelas Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat, Sudirman.
Sudirman menambahkan, setiap peserta mendapatkan materi mengenai pengelolaan JDIH, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyebarluasan produk hukum melalui jaringan.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Nicolas Uttung Tike mengatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya di bidang kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.
” Hal ini dikarenakan hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan,” tutupnya.
