MANOKWARI,sorongraya.co– Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengajak warganya untuk memanfaatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pengobatan gratis di sejumlah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.
“Kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika mereka sakit harus memanfaatkan JKN-KIS untuk berobat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD yang sudah diberikan oleh pemerintah,” kata Dominggus ketika melaksanakan media gathering bersama awak media, Manokwari belum lama ini.
Dominggus menyayangkan, kebanyakan masyarakat yang berdomisili di kampung-kampung masih berpegang pada adat dan budayanya, sehingga ketika ada yang sakit mereka beranggapan bahwa itu bukan sebuah penyakit melainkan perbuatan jadi-jadian lantaran permusuhan antara kampung atau keluarga satu dengan yang lain.
“Dengan demikian, mereka (masyarakat) tidak manfaatkan sarana kesehatan yang ada, tapi lebih banyak melakukan pengobatan tradisional atau bisa saja mendatangi dukun sesuai dengan kepercayaan mereka. Padahal hal itu semestinya itu tidak terjadi,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Dominggus mengaku, dalam berbagai kesempatan telah mengimbau masyarakat agar selalu memanfaatkan sarana kesehatan Puskesmas yang ada tingkat distrik.Namun fasilitas kesehatan yang tersedia memiliki banyak kelurangan sehingga belum bisa memenuhi standar pelayanan kesehatan yang baik.
“Meski begitu semua itu kembali lagi pada mental aparatur sipil negara kita. Apakah mereka mau bekerja dengan hati untuk melayani masyarakat kita yang membutuhkan pengobatan atau tidak,” ujarnya.
Dominggus menegaskan, sudaah banyak memberikan imbauan kepada pegawai kesehatan dan pendidikan khususnya yang sudah berstatus ASN untuk selalu berada di tempat tugas agar dapat melayani rakyat dengan baik. Ironisnya, ada saja ASN yang lari meninggalkan tempat tugasnya.
“Kita sudah bentuk majelis sidang kode etik untuk melakukan sidak dan mengecak absen aparat kita tidak pernah aktif menjalankan tugas. Jadi, kalau ada yang kedapatan malas kerja, maka kita bisa berikan sanksi,” tegasnya.
ASN setempat, kata Dominggus, lebih banyak menuntut hak tetapi kewajibannya sendiri tidak pernah dilalksanakan secara baik, sehingga pemerintah sangat mengharapkan peran serta media massa memberitakan oknum ASN yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar.
“Teman-teman media juga harus terus memberitakan oknum pegawai kita yang malas kerja, supaya bupati dan wali kota bisa tahu ada pegawainya yang tidak berada di tempat tugas. Nanti melalui petunjuk itu, kita akan cari pegawai yang benar-benar mau bekerja melayani masyarakat di daerah terpencil,” pintanya. [ken]
