SORONG, sorongraya.co-Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat Daya berlangsung khidmat di kawasan Pantai Reklamasi, Kota Sorong, Senin (17/8/2026).
Pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih yang menjadi bagian utama upacara berlangsung sukses. Pelaksanaan upacara tahun ini juga menjadi momentum berbeda karena untuk pertama kalinya digelar di kawasan Pantai Reklamasi.
Keberhasilan pengibaran Sang Merah Putih tidak terlepas dari kesiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
Pantauan sorongraya.co di lokasi, tenda-tenda berjejer di area upacara. Sejumlah kursi bernuansa merah putih ditempati pejabat pemerintah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan.
“Dulu sebelum kita merdeka, Papua masih belum masuk di wilayah NKRI. Baru masuk pada tahun 1969. Perjalanan waktu itu masih satu provinsi. Komitmen Indonesia untuk membangun tanah Papua itu ada,” ujar Elisa Kambu kepada awak media.
Menurutnya, komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun Papua juga diwujudkan melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang mengatur berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
“Komitmen Indonesia juga dengan cara memberikan Otonomi Khusus dengan banyak hal yang diatur di dalamnya,” tambahnya.
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya pemberian santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, pembagian sembako oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta penyerahan bantuan hibah barang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Papua Barat Daya.
Selain itu, turut diserahkan bantuan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta berbagai bentuk bantuan lainnya kepada masyarakat.
