SORONG, sorongraya.co – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, John Lawerisa mengaku jika pihaknya akan berkordinasi atau hearing dengan pemerintah kota sorong dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah terkait, guna membahas persoalan Penanganan Banjir dan masalah kebocoran Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong.
Kepada Wartawan Jhon mengaku bahwa hal ini telah dibahas dalam rapat perdana yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Sorong, pada Rabu siang 05 Maret 2025 di Kantor DPRD Kota Sorong.
“Kami di Komisi III membidangi pembangunan dan keuangan telah melakukan rapat perdana. Ada sejumlah isu krusial yang kami bahas, kemudian akan kami tindaklanjuti melalui hearing dengan OPD terkait sebagai mitra yang berkaitan dengan tugas dan wewenang di komisi III,” ujar John didampingi Sekretaris Komisi III Lusiana Safutri dan Anggota James Nixon Senewe serta Rizard Salossa.
Lebih lanjut Ia menjelaskan ada sekitar 5 OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III, yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau PU, Dispenda, Inspektorat, Bappeda dan Keuangan. Pihaknya memilih Dinas PU sebagai OPD pertama dalam agenda hearing karena berkaitan dengan persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Sorong.
Kata John Dinas PU harus menjelaskan bagimana upaya mereka dalam penanggulangan banjir di tahun sebelumnya, dan apa yang akan dilakukan setahun berjalan kedepan.
“Kami rasa yang paling urgen adalah Dinas PU khususnya Bina Marga dan Cipta Karya, ini berkaitan dengan kondisi Kota Sorong yang selalu kebanjiran. Kami minta PU jelaskan bagaimana kinerja mereka di tahun 2024 lalu kemudian apa yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Tentu kami akan memberikan saran dan masukan juga suport sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” ucap John.
Terkait persoalan banjir menurutnya bukan suatu hal yang mudah diselesaikan, alias tidak semuda membalikan telapak tangan. Hal ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari semua elemen termasuk lintas OPD.
Jhon mengaku pihaknya juga ingin menanyakan apakah Pemkot Sorong sudah memiliki masterplan drainase untuk penanggulangan banjir atau belum.
“Kota ini kan sudah ada drainase dan itu setiap tahun kita kerjakan, kita perbaiki tetapi toh dampak banjir ini masih terus kita rasakan, nah ini yang coba kami minta penjelasan dari PU apa kendalanya,” pungkasya.
Selain persoalan banjir, Kader Partai Golkar ini juga menyebut Komisi III saat ini tengah konsen pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Mengingat dari sejumlah sektor masih terdapat kebocoran yang menyebabkan PAD Kota Sorong terasa sulit merangkak naik. Pihaknya bakal menggelar hearing dengan Dispenda dan OPD terkait lainnya, dalam rangka mencari formula terbaik meningkatkan PAD Kota Sorong.
“Setelah hearing dengan Dinas PU, kami akan jadwalkan kegiatan serupa dengan Dispenda, untuk kita melihat sebenarnya kebocoran PAD kita itu dimana. Kami lihat dari sektor retribusi itu banyak sekali kita kebocoran, yang tadinya kita bisa meraup hingga 200-an milyar, sementara ini kita hanya bermain dibawah angka 100 milyar rupiah. Ini perlu kita bahas bersama, baiknya seperti apa, mungkin kita harus buat dalam konsep satu data, jadi pajak-pajak retribusi itu tidak lagi dibayar manual, tetapi semua via online, cukup dengan kode QR saja misalnya uang langsung masuk ke khas daerah,” sebut John.
Ia berharap dinas-dinas terkait yang bersentuhan dengan tugas dan kewenangan komisi III selalu proaktif ketika diminta untuk berdiskusi maupun memaparkan progres kerja masing-masing. Hal inisangat penting mengingat persoalan banjir hingga PAD menjadi program prioritas Walikota Sorong yang harus diterjemakan baik oleh masing-masing OPD.
