SORONG, sorongraya.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola pemerintahan Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya pada tiga area yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, yakni perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah yang digelar KPK bersama Pemerintah Kota Sorong di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua, mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Kegiatan itu turut melibatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, BP3OKP, serta unsur eksekutif dan legislatif Kota Sorong.
Maruli mengungkapkan, berdasarkan hasil pengukuran Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), capaian Pemerintah Kota Sorong pada 2025 masih tergolong rendah, yakni di bawah angka 20 dari skala 0 hingga 100.
“Konsen KPK tetap bagaimana bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kami melihat dari awal bahwa berdasarkan ukuran MCSP, pada 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian Pemerintah Kota Sorong relatif rendah. Dari skala nol sampai seratus, tahun 2025 masih di bawah 20. Karena itu, kami meminta agar lebih serius dan fokus melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi,” kata Maruli.
Selain MCSP, KPK juga menggunakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil survei 2025, indeks integritas Kota Sorong masih berada di bawah angka 73 sehingga masuk dalam kategori rentan korupsi.
Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap tujuh area intervensi MCSP, KPK kemudian menetapkan tiga area yang menjadi fokus perbaikan, yaitu perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Menurut Maruli, pada aspek perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan, baik dari sisi administrasi maupun substansi program.
Sementara pada aspek penganggaran, perhatian khusus perlu diberikan terhadap pengelolaan dana hibah. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengajuan, pencairan hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Fokus penganggaran karena memang lebih rentan, terutama terkait hibah. Mekanisme mulai dari perencanaan, penganggaran, pengajuan, pencairan hingga pertanggungjawaban harus benar-benar diikuti, baik secara administrasi maupun substansi. Apalagi regulasinya sudah lengkap, mulai dari peraturan Menteri Dalam Negeri hingga peraturan wali kota. Itu harus dicermati dan dilaksanakan,” jelasnya.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu sektor yang membutuhkan pembenahan. Maruli menyebutkan, hasil pembahasan dalam rapat koordinasi telah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar bagi KPK, BPKP, Kemendagri dan lembaga terkait untuk melakukan pemantauan.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Sorong telah berkomitmen melakukan perbaikan secara signifikan hingga Desember 2026. Hasil perbaikan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada KPK untuk selanjutnya dipantau.
“Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, memang masih perlu banyak perbaikan. Substansi yang telah dibahas sudah dituangkan dalam berita acara dan menjadi bahan bagi KPK, BPKP, Kemendagri serta pihak terkait untuk melakukan pemantauan. Pemerintah Kota Sorong telah berkomitmen hingga Desember 2026 harus ada perbaikan yang signifikan dan dilaporkan kepada KPK,” ujarnya.
Maruli juga mengharapkan dukungan media massa untuk ikut mengawasi proses perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Sorong. KPK berencana kembali melakukan Survei Penilaian Integritas pada 2027 guna melihat perkembangan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Ia berharap hasil survei berikutnya menunjukkan perubahan positif sehingga pengelolaan anggaran daerah yang terbatas dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPR Kota Sorong, John Lewerissa, mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada anggota DPR mengenai fungsi dan kewenangan legislatif, khususnya terkait pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
John menjelaskan, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut selanjutnya diproses melalui tahapan verifikasi oleh Sekretariat DPRD dan Bappeda sebelum diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Berbicara mengenai pokir yang melekat pada kami sebagai anggota dewan, kami berterima kasih karena akhirnya memahami apa itu pokir. Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang kami himpun melalui reses. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi oleh Sekretariat DPRD hingga Bappeda, kemudian diteruskan kepada OPD terkait. Kami tidak mengerjakan pokir, tetapi melakukan pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah,” kata John.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan apresiasi kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI yang telah melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sorong.
Ia mengatakan, melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI yang telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kota Sorong. Dalam rapat koordinasi ini, kami menyampaikan berbagai permasalahan terkait tata kelola pemerintahan hingga pengelolaan keuangan agar benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan visi-misi pemerintah daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Septinus.
Septinus menambahkan, kegiatan supervisi dan monitoring KPK menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap program harus dijalankan secara transparan dan terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
“Tidak boleh keluar dari aturan. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus demi kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi substansi dari rapat koordinasi ini. Setelah kegiatan ini tentu akan ada perbaikan-perbaikan sesuai arahan KPK RI, terutama terkait mekanisme dan proses pelaksanaan kegiatan. Kita harus transparan dan terbuka dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan, sekaligus melakukan perbaikan ke depan,” tutup Septinus.(***)
