SORONG,sorongraya.co-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi PBD, resmi memulai langkah strategis menuju pembangunan yang berkeadilan gender dengan menggelar rapat pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus Utama Gender (PUG) tahun 2025. Bertempat disalah satu hotel di Sorong, 01 September 2025.
Rapat pembentukan pokja pengarus Utama gender (PGU) 2025 di provinsi papua barat daya, bertema membangan dengan hati, menyatukan dalam kasih.
Sambutan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth mengatakan, sebagaimana ketahui bersama, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender.
“PUG merupakan strategi nasional yang telah ditegaskan melalui berbagai kebijakan pemerintah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan,” ujarnya.
Pokja PUG di Provinsi Papua Barat Daya merupakan langkah awal yang sangat penting. Pokja ini nantinya akan menjadi wadah koordinasi, sinergi, serta penguatan komitmen lintas sektor dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap proses pembangunan di daerah kita.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap terbentuk Pokja PUG yang solid dan mampu berfungsi secara optimal, dengan rencana kerja yang jelas untuk mendukung pelaksanaan PUG di Provinsi Papua Barat Daya. Saya juga berharap akan meningkatnya komitmen dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Beatrix Msiren mengatakan Pelaksanaan PUG bertujuan untuk menjamin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang setara terhadap sumber daya, memperoleh manfaat dari pembangunan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahapan proses pembangunan dan dalam semua program pemerintah.
Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang sangat penting, karena kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara dalam mendorong pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerintahan yang efektif.
“PUG merupakan strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan gender sebagai dimensi integral dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan,” tambahnya.
Beatrix menambahkan, Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan adil, sehingga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.
