SORONG,sorongraya.co – Pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bersama tokoh masyarakat Kabupaten Maybrat menggelar aksi demo damai di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (14/1/2024) Aksi ini digelar untuk menolak Surat Keputusan Panitia Seleksi terkait hasil verifikasi calon anggota DPR Papua Barat Daya jalur pengangkatan periode 2024–2029.
Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya, Amus Yanto Ijie, menyatakan kekecewaan terhadap keputusan Panitia Seleksi yang tidak mengakomodir Jimmy Jones Asmuruf, anak dari tokoh pendiri Provinsi Papua Barat Daya, Dortheis Decky Asmuruf.
“Jimmy Jones Asmuruf seharusnya mendapat penghargaan atas jasa perjuangan ayahnya dalam membentuk provinsi ini. Ayahnya mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya,” ujar Yanto dalam konferensi pers di Rylich Panorama Hotel, Sorong.
FOPERA menyoroti kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Yanto menegaskan, kriteria dan mekanisme penilaian tidak jelas, sehingga memunculkan asumsi negatif seperti keberpihakan atau sentimen pribadi terhadap calon tertentu.
“Ketidaktransparanan ini mencoreng kredibilitas panitia seleksi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Yanto mendesak agar Panitia Seleksi mengevaluasi ulang hasil seleksi dengan melibatkan pihak independen untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap jasa para pejuang pemekaran.
Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, menyatakan belum menerima laporan resmi dari Panitia Seleksi terkait proses seleksi.
“Saya akan memanggil panitia seleksi besok untuk mengevaluasi prosesnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, akan ada tindakan korektif,” ujar Musa’ad.
Musa’ad juga mengapresiasi massa aksi yang bersedia membuka palang di kantor gubernur dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah.
“Kita butuh energi besar untuk membangun Papua Barat Daya. Saya akan memastikan proses ini berjalan adil sesuai aturan,” pungkasnya.
Para demonstran meminta agar Panitia Seleksi:
1. Melakukan evaluasi ulang hasil seleksi.
2. Memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan adil.
3. Mengakomodir putra tokoh pejuang pemekaran sebagai bentuk penghormatan.
