SORONG, sorongraya.co-Musyawarah Daerah (Musda) ke-I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Jumat (19/6/2026), sempat diwarnai aksi protes dan dinamika internal yang menyebabkan pelaksanaan agenda tertunda selama beberapa jam. Namun, perbedaan pandangan yang muncul akhirnya berhasil diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
Musda yang sedianya dimulai pukul 15.00 WIT baru resmi dibuka sekitar pukul 21.00 WIT setelah sejumlah pihak melakukan aksi pemalangan pintu masuk lokasi menggunakan bambu dan kain merah sebagai bentuk protes terhadap persoalan internal organisasi.
Meski sempat memanas, seluruh pihak akhirnya memilih jalur musyawarah untuk mencari solusi bersama. Forum tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan dihadiri pengurus MUI pusat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.
Ketua Umum MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menjelaskan, dinamika yang terjadi dipicu oleh kesalahpahaman mengenai struktur kepengurusan sementara MUI yang dibentuk menjelang pelaksanaan Musda.
Menurutnya, kepengurusan sementara yang hanya terdiri dari 15 orang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat dan tidak dimaksudkan sebagai kepengurusan definitif.
“Pengurus sementara hanya berjumlah 15 orang dan strukturnya sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat. Karena jumlahnya terbatas, tentu belum bisa mengakomodasi seluruh unsur yang ada. Justru melalui Musda inilah seluruh keterwakilan ormas Islam, pesantren, perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh umat akan terakomodasi,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan, sebagian pihak yang sebelumnya merasa belum terakomodasi akhirnya diberi ruang untuk terlibat sebagai panitia maupun peserta Musda. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui dialog menjadi bukti pendewasaan organisasi dan demokrasi.
“Alhamdulillah, setelah melalui diskusi panjang, semua pihak bisa duduk bersama dengan kepala dingin dan hati yang lapang sehingga mencapai kata mufakat,” katanya.
Ketua MUI Pusat Bidang Ukhuwah, Zaitun Rasmin, menilai dinamika tersebut justru menjadi pelajaran penting bagi perjalanan organisasi ke depan. Ia menyebut perbedaan pendapat merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan MUI Papua Barat Daya.
“Ini dinamika yang sangat baik karena muncul di awal dan justru menjadi jalan memperkuat persatuan. Saya melihat banyak pejuang umat di sini. Jika potensi-potensi ini dapat dikonsolidasikan dan diarahkan dengan baik, maka akan menjadi kekuatan besar bagi MUI Papua Barat Daya dan memberi dampak luas bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Zaitun juga mengapresiasi seluruh tokoh yang mengedepankan musyawarah sehingga persoalan yang sempat memanas dapat diselesaikan secara damai tanpa menghambat tujuan utama pelaksanaan Musda.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengingatkan bahwa Musda merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat daerah yang harus dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan dan persatuan.
“Forum ini milik kita semua. Tidak ada yang merasa lebih penting, lebih kuat, atau kurang penting. Kita hadir untuk duduk bersama, berpikir bersama, berbicara bersama, dan memutuskan bersama,” tegasnya.
Elisa juga mengajak seluruh peserta meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi kemajuan umat dan organisasi.
“MUI adalah lembaga keumatan. Kalau kita ingin MUI Papua Barat Daya memberi dampak signifikan bagi masyarakat di Tanah Papua, maka tidak ada pilihan lain selain bersatu. Setelah kepemimpinan terbentuk, mari kita dukung bersama-sama,” katanya.
Musda I MUI Papua Barat Daya pun menjadi bukti bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Semangat persatuan yang lahir dari dinamika tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi MUI Papua Barat Daya dalam menjalankan perannya sebagai pengayom umat dan mitra strategis pemerintah di wilayah paling timur Indonesia.(***)
