SORONG, sorongraya.co – Intelektual Muda Moi Papua Barat Daya mendukung penuh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus, yang berpihak kepada kepentingan Orang Asli Papua.
Ketua Intelektual Muda Moi Papua Barat Daya, Marchovan B. Kadakolo mengatakan bahwa kehadiran Raperdasus merupakan instrumen penting untuk menjamin implementasi Otsus berjalan sesuai semangat perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan kepada masyarakat adat Papua, khususnya Papua Barat Daya.
Menurutnya, DPRP Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab strategis dalam melahirkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat adat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua.
“Kami mendukung penuh DPRP Papua Barat Daya untuk segera menyelesaikan pembahasan Raperdasus yang memberikan perlindungan dan keberpihakan nyata kepada Orang Asli Papua. Regulasi ini harus menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya.
Intelektual Muda Moi juga berharap Raperdasus yang dibahas dapat mengakomodasi keterlibatan OAP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kesempatan kerja, jabatan strategis di pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Pihaknya mendorong agar proses pembahasan Raperdasus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen masyarakat Papua, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
“Raperdasus harus menjadi instrumen keberpihakan yang nyata, bukan hanya dokumen hukum. Karena itu, aspirasi masyarakat adat harus menjadi landasan utama dalam setiap pembahasannya,” tegasnya.
Marco menilai keberhasilan pembentukan Raperdasus yang berpihak kepada OAP akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tujuan Otonomi Khusus, yaitu peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
Saat ini DPR Papua Barat Daya tengah membahas Raperdasus yang melibatkan Tokoh Masyarakat Adat se Papua Barat Daya.
Tatap muka yang digelar di Ruang Pertemuan Aliyah Hotel, pada Selasa 02 Juni 2026 ini, dihadiri para tokoh adat se Papua Barat Daya.
Saran dan masukan yang disampaikan para tokoh tersebut tentu menjadi materi penting yang nantinya dimasukan dalam Raperdasus.
