Koordinator Komisi III DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles Imbir saat mengunjungi salah satu usaha milik BUMD Raja Ampat yang dinilai macet. [istimewa]
Metro

DPRD Sebut BUMD R4 Menambah Utang dan Kerugian Daerah

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WAISAI, sorongraya.co – Wakil ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles A.M Imbir menyebutkan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkesan menambah utang dan mendatangkan kerugian bagi daerah.

Menurut Charles, semua usaha yang dibangun oleh BUMD PT Raja Ampat Enterprise (RAE) tidak difungsikan atau dipakai sebagaimana mestinya. BUMD yang notabenenya milik pemerintah daerah ini sama sekali tak menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena usaha macet.

Semenjak tahun 2016 BUMD yang memiliki tujuh anak perusahaan tersebut telah mengelola anggaran mencapai puluhan miliyar, yaitu dana segar dari pemerintah lewat penyertaan modal.

“Sampai hari ini, BUMD telah mengelola dana kurang lebih Rp 10.500.000.000 lewat penyertaan modal. Ini bukan sedikit tetapi cukup besar, dan kemungkinan anggaran sudah terpakai habis karena terakhir tinggal Rp 400.000.000. Oleh sebab itu direktur harus mempertanggungjawabkannya kepada publik,” tegas Charles kepada Wartawan, baru-baru ini.

Baca: BUMD Raja Ampat Dinilai Gagal Total

Berdasarkan pengakuan direktur dari tujuh anak perusahaan yang telah didirikan oleh BUMD dengan induknya PT Raja Ampat Enterprise telah dimerger jadi satu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) di PT. Raja Ampat Enterprise.

Dari ketujuh perusahaan tersebut, yang berjalan hanya satu bagian yang dikerjakan yakni kebersihan serta clining service.

“Sekarang ini yang masih hanya petugas kebersihan di jalan juga clining service di RSUD Kota Waisai. Nah BUMD ini bukan menjual jasa lewat petugas untuk mendapatkan modal, atau keuntungan. Namun mengambil kegiatan dari dinas kebersihan kurang lebih senilai Rp 2 miliyar. Ini artinya tidak menghasilkan hanya menjual jasa kebersihan di sekitaran jalan Waisai”, cetusnya.

Lanjut Charles, kegiatan kebersihan ini tak perlu lagi diberikan ke BUMD, tapi diberikan langsung kepada pihak RT / RW atau kelurahan sehingga jauh lebih efektif karena melibatkan warga. Baginya anggaran terhadap clining service di RSUD, tidak perlu melalui BUMD tetapi diberikan langsung ke pihak rumah sakit yang mengetahui secara langsung di lapangan.

Ia mengharapkan usaha-usaha milik BUMD berjalan maksimal, namun sama sekali tidak bergerak ataupun tidak sesuai yang diinginkan. “Artinya, seluruh usaha ini macet tak jalan, hanya mendatangkan kerugian terhadap daerah. Untuk itu kita meminta BUMD lebih baik ditutup atau dilebur sehingga tak lagi menambah kerugian di daerah”, pintanya. [dav]

Editor: Junaedi


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.