WAISAI, sorongraya.co – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Raja Ampat Enterprise (RAE) dinilai gagal total. Dimana cita-cita awal BUMD di lahirkan untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Raja Ampat sama sekali tidak berjalan baik alias macet.
Hal ini disampaikan Koordinator Komisi III DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles A. M Imbir ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin lalu 06 Juli 2020.
Sejak awal terbentuk pada tahun 2016 BUMD yang memiliki tujuh anak perusahaan ini belum pernah memberikan sumbangan dalam bentuk PAD kepada pemerintah. Bahkan, dilapor alami kerugian baik di PT RAE Agro Makmur, PT RAE Wisata Lestari, PT RAE Properti Karya, PT RAE Mina Utama, PT RAE Energi Swadaya, PT RAE Potensi Jaya dan PT RAE Logistik Persada.
“Dari cita-cita awal itu, BUMD hadir tumbuhkan ekonomi baik sektor pariwisata, pertanian juga perikanan serta sektor lain. Tapi justru terbalik tidak memberikan kontribusi ke daerah bahkan pengakuan dari direktur tujuh anak perusahaan dimerger ataupun dileburkan menjadi satu. Hal ini menandakan BUMD telah gagal total,” tutur Charles.
Politisi Hanura itu mengaku, komisi III sudah turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung, semua tidak ada yang berjalan. Seperti usaha bengkel, alat-alat sudah ada tapi macet. Kemudian yang jadi persoalan, di bengkel sendiri lokasi bukan milik BUMD atau milik Pemkab tapi sewa. Begitupun untuk usaha hidroponik di perumahan 10 lahan pun dipinjam dari pihak DLh (Dinas Lingkungan Hidup) dan terjadi pemalangan.
Kemudian, lanjut dia, Pertamina Mini pun juga tak berjalan dengan alasan tidak ada anggaran. Bukan hanya itu, pabrik es juga tidak memberikan hasil serta macet, kapal milik BUMD tenggelam dan tidak dirawat karna alasan tidak ada uang operasional. Kerja sama dengan Hotel Maridien tidak menguntungkan.
“Jadi, semua usaha yang didirikan BUMD tidak berjalan atau macet. Sebelumnya, sebagian PT ini pernah berjalan, seperti usaha Hidroponik di depan perumahan 10 tapi tidak maksimal, dan terjadi pemalangan di lokasi tersebut. Tentu, ini hanya menimbulkan hutang besar pada daerah sehingga lebih baik ditutup,” pungkasnya.
Sementara Direktur BUMD, Hasan Lira ketika dikonfirmasi sorongraya.co via telepon belum memberikan jawaban, bahkan wartawan media ini mendatangi kediamannya untuk mendapatkan konfirmasi namun yang bersangkutan tidak berada ditempat. [dav]
Editor: Junaedi
Respon (1)