Ketua DAP Wil III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP (Tengah).
Metro

DAP: Masyarakat Adat Dukung Penuh DR. Filep Wamafma Sebagai Ketua Pansus Papua

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI,sorongraya.co – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua diwilayah Doberay/Papua Barat mendukung penuh Anggota Senator DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.LA ditunjuk menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua pada sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Senin (4/11/2019) siang, waktu Jakarta.

Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma ditetapkan lewat Paripurna DPD RI langsung menyampaikan keterangan Pers bahwa tanggungjawab yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dimana Pansus Papua akan fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di tanah Papua. Salah satunya adalah masalah HAM Papua. Pansus Papua ini didukung 90 persen anggota DPD-RI.

Langkah pertama Pansus Papua adalah melakukan pendekatan langsung kepada semua pihak paling bawah terutama para korban HAM.

Kemudian untuk mencari solusi penyelesaian masalah HAM adalah mendatangi tokoh adat Papua, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi masyarakat adat Papua, pemerintah daerah, pihak gereja maupun penegak hukum di tanah Papua.

“DAP Wilayah III Doberay sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua diwilayah Doberay/Papua Barat sangat mendukung kerja-kerja nyata yang akan dilakukan oleh Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum.,C.LA selaku Ketua Pansus dalam penyelesaian Konflik Pelanggaran HAM di Tanah Papua,” kata Ketua DAP Wilayah III Doberay Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP melalui siaran pers yang diterima sorongraya.co, Selasa (5/11).

“Atas nama masyarakat adat papua kami akan menjemput beliau dan siap duduk semeja membicarakan masalah-masalah yang telah dialami masyarakat Adat Papua mulai dari dulu sampai saat ini,” sambungnya.

Menurut dia, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.LA sebagai Senator Papua Barat skaligus perwakilan pemerintah pusat ditunjuk sebagai Ketua Pansus Papua, sangat tepat dalam membahas masalah pelanggaran HAM dan Konflik berkepanjangan serta solusi pemecahannya.

“Pembentukan Pansus ini adalah langkah maju dalam konsep bernegara dan itu sudah harus dan segera dijalankan. substansinya adalah mari kita duduk semeja pemerintah pusat dan Rakyat Papua dari berbagai elemen. Kita duduk bicara, bicara jujur dan jujur bicara, supaya ada solusi bersama,” pungkas Finsen Mayor. [krs]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.