SORONG,sorongraya.co-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat Daya, Agus Waluyo Kamaruddin, menegaskan bahwa kepengurusan HNSI yang dipimpinnya memiliki legalitas yang sah dan diakui secara nasional.
Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan HNSI Papua Barat Daya kini fokus menginventarisasi seluruh kelompok nelayan di setiap kabupaten dan kota sebagai langkah awal menjalankan program organisasi pasca terbentuknya provinsi baru tersebut.
Agus mengatakan, dinamika dalam organisasi profesi merupakan hal yang lumrah, termasuk munculnya perbedaan pandangan atau kepengurusan usai pelaksanaan kongres maupun musyawarah nasional.
“Di dalam organisasi profesi, ketika terjadi kongres atau munas, biasanya ada dinamika, termasuk perebutan kepemimpinan. Kalau ada yang kemudian membentuk organisasi sendiri, itu silakan saja. Namun yang kami pimpin berada di bawah kepemimpinan nasional Bapak Herman Heri dan memiliki legalitas yang jelas,”ujarnya kepasa awak media disekretariat DPS HNSI, Sabtu malam (4/7/2026),
Menurut Agus, kepengurusan HNSI yang dipimpinnya telah memiliki pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kami legal, memiliki surat keputusan dan pengesahan dari Kementerian Hukum. Selain itu, kami memiliki kepengurusan lengkap di 38 provinsi serta jaringan di hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,” tegasnya.
Agus menjelaskan, keanggotaan HNSI terbuka bagi seluruh nelayan dengan syarat utama berprofesi sebagai nelayan. Setiap anggota nantinya akan didata dan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas resmi.
“Yang pertama kita pastikan adalah mereka benar-benar nelayan. Kalau belum memiliki KTA, maka akan kita berikan. KTA ini sangat penting sebagai dasar pendataan dan memudahkan nelayan mengakses berbagai program yang diperjuangkan HNSI, terutama terkait BBM bersubsidi,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan akses bahan bakar bersubsidi masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi nelayan. Karena itu, pendataan anggota melalui KTA menjadi salah satu langkah strategis agar program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
Agus juga mengungkapkan bahwa setelah Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi baru, HNSI untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) sebagai dasar pembentukan kepengurusan definitif.
“Karena sebelumnya kita masih bergabung dengan Papua Barat, sekarang setelah menjadi provinsi sendiri, HNSI Papua Barat Daya baru pertama kali melaksanakan Musda. Program prioritas saya ke depan adalah menginventarisasi seluruh kelompok nelayan yang ada di setiap kabupaten dan kota sebagai dasar penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan nelayan,”tutupnya.
