Ekonomi & BisnisMetroTanah Papua

BPN Lindungi Hak Atas Tanah kepada Masyarakat lewat PKS Bersama Polda PBD

×

BPN Lindungi Hak Atas Tanah kepada Masyarakat lewat PKS Bersama Polda PBD

Sebarkan artikel ini

SORONG,sorongraya.co- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Polda PBD Guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam rangka perlindungan hak atas tanah, melalui penandatanganan kerjasama (PKS) yang berlangsung di SwissBell Hotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Penamdatanganan PKS dilakukan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SIT, MH QCRO dengan Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Dr Hengki Haryadi, S.IK, MH dan disaksikan Staf Khusus Menteri ATR/ BPN, Reska Oktoberia, SH, SM, MH.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Papua Barat Keliopas mengatakan, PKS ini merupakan momentum yang sangat penting dan strategis
karena inti dari penandanganan ini sebagai wujud sinergitas yang dibangun dengan optimalisasi dalam tugas fungsi dan kewenangan baik oleh kementerian melalui kanwil dan kantor pertanahan serta Kepolisian Daerah Papua Barat Daya dan jajaran.

“Saya berharap untuk rekan-rekan Kanwil, Kantor bahwa 8 ruang lingkup kegiatan bukan sekedar seremonial, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab moral untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan,” ujar Kakanwil BPN Papua Barat yang juga membawahi Kantor BPN di wilayah Papua Barat Daya.

Dikatakan oleh Kakanwil BPN Papua Barat bahwa penandatanganan PKS dengan Polda Papua Barat Daya juga dimaksudkan bisa memberikan dukungan dokumen-dokumen yang berkait dengan tindak pidana pertanahan
terutama mafiah tanah yang ada di lingkup Polda Papua Barat Daya.

“Melalui kerjasama ini tentu melibatkan juga rekan-rekan dari Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat Daya,”imbuhnya.

Selain memberikan kepastian hak atas tanah, dengan adsnya PKS ini, Kakanwil BPN Papua Barat berharap terciptanya iklim investasi di Provinsi Papua Barat Daya yang kondusif, serta penyelesaian berbagai persoalan agraria
yang cepat, tepat, tuntas, terukur di Tanah Malamoi, di Provinsi Papua Barat daya.

“Mari kita satukan pikiran kita, langkah kita, dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,”pungkas Keliopas Fenitiruma.

Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan pertanahan di wilayah Papua Barat Daya memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri.

Hal tersebut tidak terlepas dari keterkaitan tanah dengan sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat yang harus dihormati dan dilindungi.

Menurut Kapolda, tanah bukan semata-mata komoditas ekonomi yang dapat dinilai berdasarkan aspek materi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan identitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Tanah Papua.

Oleh karena itu, setiap persoalan pertanahan harus ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan mengedepankan pendekatan humanis.

Sebab, apabila tidak dikelola dengan baik, sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, maupun dugaan penyalahgunaan administrasi pertanahan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolda menekankan bahwa kerja sama antara Polda Papua Barat Daya dan BPN harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata, bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen.

Untuk itu, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pertama, pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan. Kapolda mendorong agar setiap persoalan agraria yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diidentifikasi sejak awal melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, serta dialog bersama para pihak yang berkepentingan.

Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dinilai penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat.

Kedua, penegakan hukum dan penguatan integritas pelayanan pertanahan. Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung upaya pemberantasan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat maupun negara.

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara. Kapolda menekankan pentingnya inventarisasi serta percepatan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset-aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh aset negara memiliki legalitas yang jelas, tertib administrasi, serta terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.

Lebih lanjut, Kapolda menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut melalui koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.

Ia berharap, melalui koordinasi yang intensif, berbagai persoalan pertanahan dapat dipetakan secara komprehensif sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kepentingan masyarakat.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Reska Oktoberia memberikan apreseasi kepada Polda PBD yang telah melakukan beberapa tahap sehingga PKS antara BPN dan Polda PBD bisa terlaksana.

“Kerjasama ini merupakan latar penting dalam memperkuat khususnya dalam mendukung
penyelenggaraan urusan pertanahan, menjaga kepastian hukum serta mencegah dan menangani berbagai pemasalahan pertanahan
di wilayah Papua Barat Daya,”ujarnya.

Dikatakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan reforma agraria, pemerintah terus mendorong terwujudnya penataan permasalahan, pemilikan, penggunaan, dan memanfaatkan tanah yang lebih berkeadilan.

“Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan legalitas aset atau penerbitan sertifikat tanah,
tetapi juga mencakup upaya penyelesaian konflik ergalia, penataan struktur penguasaan tanah, pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi, serta penyelidikan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya pada tingkat Polda, kerja sama tersebut juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan PKS antara Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Papua Barat Daya dengan masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat Daya. (***)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.