Hukum & KriminalMetroPolitikTanah Papua

Kuasa Hukum Luruskan Pemeriksaan KPK Terhadap Bupati Sorsel

×

Kuasa Hukum Luruskan Pemeriksaan KPK Terhadap Bupati Sorsel

Sebarkan artikel ini

Yosep Titirlolobi: Petronela Krenak Diperiksa sebagai Saksi

Yosep Titirlolobi, SH (pegang berkas) bersama Bupati Sorong Selatan, Petronela Krena (batik ungu) bersama rekan-rekan usai memenuhi pemeriksaan di Gedung KPK. Jakarta. [foto: redaksi-sr]

SORONG, sorongraya.co – Kuasa Hukum Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, Yosep Titirlolobi, meluruskan bahwa pemeriksaan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan, baik APBD induk maupun perubahan.

Bupati Petronela Krenak telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK pada 10 November 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pemalang, Jawa Tengah.

Menurut Yosep, pemanggilan Petronela Krenak dalam perkara tersebut sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Hal itu berkaitan dengan ditemukannya dokumen proposal atas nama Bupati Sorong Selatan saat KPK melakukan penggeledahan di rumah Wili Budi Suprianto.

Pada 2024, terang Yosep, Wili Budi Suprianto diduga menawarkan investasi kepada sejumlah kandidat kepala daerah, termasuk Petronela Krenak, dengan menjanjikan dukungan pencairan anggaran untuk kepentingan politik dalam menghadapi Pilkada 2024.

“Jadi, Wili Budi Suprianto ini pada tahun 2024 menawarkan kepada beberapa kandidat kepala daerah, termasuk Ibu Bupati Petronela Krenak, untuk melakukan investasi ke daerah-daerah, termasuk Sorong Selatan. Yang bersangkutan menawarkan pencairan anggaran kepada kandidat kepala daerah untuk memenangkan pertarungan Pilkada 2024. Hal seperti itu tentu menjadi tawaran yang menarik bagi kandidat yang sedang membutuhkan anggaran politik,” jelas Yosep kepada sorongraya.co via telepon. Senin, 16 November 2026.

Sebelumnya Petronela Krenak tidak mengenal Wili Budi Suprianto. Keduanya saling kenal oleh seorang pejabat yang hingga kini masih aktif di lingkungan Pemerintah Kota Sorong berinisial M. Pertemuan itu, kata Yosep, berlangsung singkat, sekitar 30 menit, di lobi salah satu hotel di Kota Sorong.

“Pejabat berinisial M ini memperkenalkan Wili kepada Ibu Petronela Krenak. Dalam pertemuan itu, Wili menyampaikan bahwa pihaknya ingin berinvestasi di Kabupaten Sorong Selatan. Bahkan, dia menawarkan apabila Ibu Bupati membutuhkan anggaran, dipersilakan membuat proposal,” ungkapnya.

Menindaklanjuti tawaran tersebut, Petronela Krenak kemudian membuat proposal pada awal 2024. Proposal itu selanjutnya diserahkan kepada Wili Suprianto di Jakarta.

Namun, setelah penyerahan proposal tersebut, tidak ada lagi komunikasi maupun tindak lanjut dari pihak Wili Suprianto. Bahkan, tidak pernah ada pencairan dana sebagaimana yang ditawarkan sebelumnya.

“Setelah proposal diserahkan, tidak ada kabar lagi. Tidak ada satu rupiah pun anggaran yang dicairkan dari proposal tersebut. Saya kira, siapa pun kandidat kepala daerah yang ditawari dukungan anggaran seperti itu tentu akan mempertimbangkannya,” tutur Yosep.

Ia menambahkan, ketika KPK menunjukkan dokumen proposal tersebut dan meminta klarifikasi, Petronela Krenak membenarkan bahwa dokumen itu merupakan proposal yang dibuatnya. Namun, ia juga telah menjelaskan bahwa tidak pernah menerima pencairan dana dari proposal tersebut.

Yosep menegaskan, pemeriksaan KPK terhadap kliennya tidak boleh dikaitkan dengan berbagai isu mengenai dugaan peminjaman uang maupun penggunaan APBD Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana yang belakangan berkembang di tengah masyarakat.

“Saya tegaskan, pemanggilan Ibu Bupati oleh KPK ini tidak ada sangkut pautnya dengan pengelolaan APBD Kabupaten Sorong Selatan, baik APBD induk maupun APBD perubahan. Jadi, jangan menggiring opini seolah-olah pemeriksaan ini berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.

Selain meluruskan substansi pemeriksaan, Yosep juga membantah tudingan bahwa Petronela Krenak mangkir dari panggilan KPK.

Ia menjelaskan, surat panggilan pertama dari KPK tertanggal 13 Oktober 2026, dengan jadwal pemeriksaan sekitar 26–27 Oktober 2026. Surat tersebut dikirim melalui kantor pos dan baru diterima di Kantor Bupati Sorong Selatan sekitar tanggal 26 Oktober.

Pada saat bersamaan, Petronela Krenak sedang berada di Kabupaten Teluk Bintuni untuk menghadiri pertemuan kepala daerah se-Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Jadi, surat pemanggilan pertama itu tertanggal 13 Oktober 2026. Ketika surat tersebut tiba di Kantor Bupati Sorong Selatan sekitar tanggal 26 Oktober, Ibu Bupati sedang berada di Kabupaten Teluk Bintuni untuk menghadiri pertemuan kepala daerah se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ibu Bupati justru baru mengetahui informasi tersebut melalui media. Sekali lagi, bukan mangkir dari panggilan KPK,” jelasnya.

Yosep menyebutkan, pihaknya kemudian memperoleh informasi bahwa KPK berencana melakukan pemanggilan ulang pada 12 November 2026. Namun, setelah berkoordinasi dengan penyidik KPK, Petronela Krenak justru meminta agar jadwal pemeriksaan dipercepat.

“Setelah berkoordinasi dengan KPK, Ibu Bupati meminta agar pemeriksaan bisa dipercepat. Akhirnya pemeriksaan dilaksanakan pada 10 November 2026,” ungkap Yosep.

Lebih lanjut, Yosep menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan tuduhan dan informasi tidak benar yang menyerang nama baik kliennya secara pribadi.

Ia menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan fitnah dengan mengaitkan pemeriksaan KPK dengan isu peminjaman uang maupun penggunaan APBD Sorong Selatan.

“Ingat, persoalan ini tidak ada sangkut pautnya dengan isu-isu yang menyebutkan adanya peminjaman uang maupun penggunaan dana APBD. Dalam satu atau dua hari ke depan, sudah ada laporan yang akan disampaikan ke Polda atau Polres Sorong Selatan,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Yosep mengimbau masyarakat Kabupaten Sorong Selatan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak membiarkan isu yang belum terverifikasi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian di Kabupaten Sorong Selatan. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.