SORONG, sorongraya.co-Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman, menyoroti minimnya keterwakilan pemain lokal, khususnya dari wilayah Indonesia bagian timur, dalam skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius PSSI, terutama dalam memperkuat pembinaan sepak bola di daerah, termasuk Papua Barat Daya.
Sarman meminta kepengurusan PSSI periode 2027–2031 menjadikan pembinaan pemain usia dini dan pengembangan talenta daerah sebagai salah satu prioritas utama. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberadaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia merupakan hal yang sah secara aturan FIFA, termasuk melalui jalur keturunan kakek atau nenek. Namun, apabila program naturalisasi terus mendominasi tanpa diimbangi pembinaan pemain lokal, hal itu dikhawatirkan mempersempit kesempatan anak-anak daerah untuk berkembang dan berkarier di level nasional.
“Keterwakilan pemain Papua masih sangat minim, baik di Timnas U-17, U-19, U-20, hingga level senior. Padahal, wilayah timur, termasuk Papua dan Maluku, memiliki potensi besar, baik dari segi fisik maupun bakat alami dalam sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” ujarnya kepada awak media, Senin sore (16/11/2026).
Ia menilai, upaya mendorong lahirnya pesepak bola muda Papua merupakan tanggung jawab bersama, terutama Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola di daerah.
“Asprov Papua Barat Daya yang berkedudukan di Sorong, maupun Asprov di daerah lainnya, harus bertanggung jawab terhadap pembinaan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga menuju level senior,” tegasnya.
Sarman menambahkan, Indonesia memiliki 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang menjadi basis perkembangan sepak bola. Karena itu, pembinaan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh daerah agar potensi pemain dapat ditemukan dan dikembangkan secara merata.
Ia juga mencontohkan Maroko sebagai negara yang mampu memanfaatkan sepak bola untuk membangun persatuan dan kebanggaan nasional. Menurutnya, pengalaman negara tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam membangun sepak bola Indonesia.
Sarman turut mengingatkan bahwa PSSI merupakan organisasi sepak bola yang telah berdiri sejak 1930, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dengan sejarah panjang tersebut, PSSI dinilai menjadi milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pengelolaannya harus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh potensi sepak bola nasional.
Ia berharap, hasil Kongres PSSI untuk periode kepengurusan 2027–2031 dapat melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap pemerataan pembinaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.
Menurutnya, target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 yang akan diselenggarakan di Portugal, Spanyol, dan Maroko harus diikuti dengan persiapan matang sejak dini.
“Persiapan selama empat tahun menuju 2030 diharapkan mampu membawa Indonesia meraih salah satu tiket kelolosan dari zona Asia. Karena itu, pembinaan pemain harus dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh potensi sepak bola yang ada di Tanah Air,” ungkapnya.
Sarman mengatakan, keterlibatan masyarakat luas juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target tersebut. PSSI diharapkan tidak hanya mengandalkan program di tingkat pusat, tetapi turut melibatkan klub, akademi, komunitas, serta penggiat sepak bola di daerah.
“Mulai 2027 hingga 2030, PSSI harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar mampu lolos kualifikasi zona Asia menuju Piala Dunia 2030,” tambahnya.
Sementara itu, Penggiat Sepak Bola Sorong Raya, Elvis Howay, turut mengkritik dominasi pemain naturalisasi pada era kepemimpinan Erick Thohir. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak mengesampingkan talenta lokal dan menghambat keberlanjutan pembinaan pemain usia muda di daerah.
“Pemain asal Papua saat ini sangat minim keterwakilannya di Timnas Indonesia, baik dalam kompetisi AFC maupun kualifikasi Piala Dunia. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika pemain dari daerah masih memiliki kesempatan lebih besar untuk memperkuat Timnas,” jelasnya.
Elvis menilai, dominasi pemain naturalisasi berpotensi mempersempit peluang pemain lokal untuk menembus skuad nasional. Jika tidak diimbangi dengan pembinaan yang berkelanjutan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi generasi muda di daerah.
Ia juga menilai kebijakan PSSI selama ini terlalu berfokus pada naturalisasi dengan mencontoh negara-negara besar seperti Prancis. Padahal, Indonesia memiliki banyak daerah dengan potensi pemain yang perlu mendapatkan perhatian dan kesempatan berkembang.
“Ketua PSSI ke depan diharapkan berani menyeimbangkan komposisi pemain naturalisasi dengan potensi pemain daerah. PSSI harus memberdayakan talenta lokal agar keberlangsungan karier sepak bola anak-anak daerah tetap terjaga sekaligus memotivasi generasi muda untuk terus berlatih,” ujarnya.
Elvis mengungkapkan, para penggiat sepak bola di Sorong Raya selama ini secara rutin menyelenggarakan turnamen antarkelompok umur, mulai dari U-8, U-10, hingga U-21. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga aktivitas kompetisi sekaligus memberikan ruang bagi klub-klub lokal dalam mengembangkan kemampuan pemain muda.
Namun, keterbatasan dukungan dari pemerintah membuat penyelenggaraan turnamen masih banyak bergantung pada pihak swasta dan sponsor perorangan.
Dukungan tersebut antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan, termasuk penyediaan trofi, hadiah bagi pencetak gol terbanyak (top scorer), serta penghargaan bagi tim juara.
Ia berharap pemerintah dan PSSI dapat memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan pembinaan sepak bola di daerah. Dengan dukungan yang memadai, turnamen lokal diharapkan terus berkembang dan menjadi wadah untuk melahirkan pemain-pemain potensial yang kelak dapat memperkuat Timnas Indonesia.















