Metro

Bernard Sagrim : Investasi Harus Berpihak Pada OAP

Bagikan ini:

Maybrat, sorongraya.co- Dalam kunjungan sehari ke pabrik kelapa sawit milik PT Putera Manunggal Perkasa, yang merupakan salah satu unit usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk pada 13 Nopember 2021 lalu, Bupati Maybrat Bernard Sagrim mengatakan, investasi harus berpihak pada Orang Asli Papua.

Upaya yang dilakukan ANJ dengan investasi perkebunan kelapa sawit tetap harus berpihak pada orang asli Papua (OAP) yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

“ Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan harus melindungi dan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua dengan prinsip perlindungan, prinsip keberpihakan dan prinsip pemberdayaan. UU Otsus saat ini lebih ketat dalam melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua, dengan mengadopsi tiga prinsip dasar,” kata Bernard.

Dalam kunjungan kali ini, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bupati Maybrat dipaparkan tentang perkembangan plasma milik masyarakat sekaligus meninjau langsung pabrik kelapa sawit milik PMP.

Bernard Sagrim berharap, kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat banyak bagi semua masyarakat, sehingga dirinya beserta jajaran pemerintah daerah pun akan ketat memperhatikan investasi yang ada di kabupaten Maybrat.

Selain itu, Beenard mengingatkan agar dalam menjalankan praktik bisnisnya, perusahaan tetap harus memperhatikan hutan yang merupakan ibu bagi masyarakat dan harus ada sinergitas serta komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Sustainability & Corporate Communication Group ANJ, Nunik Maharani Maulana menyampaikan bahwa dalam menjalankan bisnisnya ANJ sangat taat dan patuh pada UU yang berlaku dan dalam pelaksanaan programnya selalu terbuka ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.

“ Kami berpegang pada prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent), yaitu persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Sebelum mencapai kesepakatan, perusahaan bertemu, berkonsultasi dan memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan terkait benar-benar mendapatkan informasi dan memahami keputusan yang akan diambil,” ujar Nunik.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.