SORONG, sorongraya.co – Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi, Andrew Warmasen mengapresiasi kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya, dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang baru berjalan sekitar tiga hingga empat tahun terakhir.
Andrew mengaku mengikuti perkembangan kerja Pansus DPR Papua Barat Daya dalam menyoroti persoalan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Gubernur yang dinilai belum lengkap.
Baca: Fauzan: Konferensi HMI Cabang Sorong Dilaksanakan Pekan Depan
Kata Andrew ada keraguan memunculkan pertanyaan karena kinerja Pansus DPR tidak didukung oleh Sekwan. Menurutnya Sekretariat Dewan DPR Papua Barat Daya perlu berkajsama dengan baik dalam menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kerja pansus, terutama yang berkaitan dengan administrasi.
“Saya pikir peran penting Sekwan inikan tidak lepas dari legislative dan eksekutif, apalagi dari sisi pengadministrasian ini wajib hukumnya,” tutur Andrew kepada wartawan.
Ia bahkan mengaku memiliki data dokumen yang dinilai tidak jelas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Jika pengelolaan anggaran yang ditemuinya itu tidak dapat dibuktikan, maka ia meminta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemanggilan dan memeriksa beberapa satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat Daya.
Baca juga: KAPP Minta APH Periksa Oknum ASN Kabsor Jual Beli Proyek
Bagi Andrew, pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD merupakan konsumsi public yang tidak dapat ditutupi. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat.
“APBN maupun APBD itu merupakan konsumsi public, harus terbuka agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” pungkasnya.
