SORONG,sorongraya.co- Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad diminta untuk menegur pimpinan OPD yang dianggap “nakal” sebab dapat mengganggu jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Penegasan ini disampaikan Ketua Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, Senin, 12 Juni 2023.
Menurut Yanto Amus Ijie, saat ini Provinsi Papua Barat Daya berada dalam performa yang baik mengingat realisasi belanja terhadap pendapat terbaik dari seluruh provinsi ynag ada di Indonesia.
Artinya, Provinsi Papua Barat Daya saat ini berjalan dan bergerak bersama-sama. Tak heran jika data yang dirilis oleh Dirjen Bangsa per 09 Juni 2023 menempatkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai yang terbaik,”ujarnya.
Yanto mengajak, mari kita semua memberikan dukungan penuh bagi penjabat Gubernur Papua Barat Daya menjalankan roda pemerintahan Provinsi PBD.
Yanto menyebut, soal aksi demo yang beberapa waktu lalu terjadi dikarenakn ada beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja tidak sejalan dengan penjabat Gubernur PBD.
” Mereka mengangkat pegawai honorer semaunya sendiri, tanpa ada Surat Keputusan. Dengan adanya perlakuan seperti inilah, teman-teman dari tim pemekaran marah lalu angkat bicara,” terangnya saat ditemui di kantor Gubernur PBD siang tadi
Yanto mengaku bahwa 60 persen dari 800 pegawai yang ada di kantor gubernur ini teman-teman tim. Dengan kondisi yang demikian, tidak berbanding lurus dengan yang diharapkan.
” Setiap kali ada gerakan mereka pasti melakukan demonstrasi,” ungkapnya.
Karenanya, Yanto meminta agar penjabat gubernur menegur pimpinan OPD karena di duga membuat kacau.
” Mereka harus dipanggil dan diwarning sehingga tidak bekerja seenak dan semaunya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut Yanto mengatakan, sebaiknya pimpinan OPD merekrut pegawai yang berasal dari tim dan siap pindah sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
” Saya melihat, jika terlalu lama teman-teman ini nganggur maka akan menimbulkn kejenuhan yang kemudian melakukan aksi demo,” kata alumni USTJ Jayapura ini.
Yanto berharap, tiga tim ini dapat berkomunikasi dengan baik agar tidak menimbulkan riak-riak. Biar bagaimana pun juga provinsi ini kita semua punya.
” Mereka yang demo inikan teman-teman kita juga. Demo itu wajar karena menciptakan ruang demokrasi, hal itupun diatur di dalam UU,” terangnya.
” Jika terjadi hujat menghujat terhadap pejabat juga hal yang wajar karena kita sama-sama tim,” tambahnya.
Sekretaris Fopera Papua Barat Daya, Ortisan Kambu menambahkan, pimpinan OPD diusulkan dari Tim Presidium dan Deklarator. Seharusnya pegawai yang bekerja membantu pimpinan OPD dari kedua tim ini juga.
