SORONG,sorongraya.co- Setelah demo tim percepatan pembentukan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya di kantor DPRD Kota Sorong, yang mendesak agar Pemerintah Pusat memekarkan Provinsi Papua Barat Daya. Kamis (17/03/2022) giliran Solidaritas Mahasiswa Bersama Rakyat Papua dan Papua Barat menggelar demo penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).
Demo yang awalnya di pusatkan di Jalan Basuki Rahmad, tepatnya di depan toko Elin ini juga di dukung oleh sejumlah elemen masyatakat dari lima titik di Kota Sorong. Setelah bergabung dalam satu tali komando, massa pendemo kemudian bergerak menuju kantor Wali Kota Sorong menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran DOB.
Sayangnya saat demo tersebut Wali Kota Sorong yang juga Ketua Tim percepatan pembentukan PBD enggan menemui massa hingga demo yang dimotori sejumlah aktivis ini berakhir sekitar pukul 15.00 WIT.
Dalam orasinya perwakilan pendemo mengecam kehadiran wali kota yang hadir bersama ketua DPRD Kota menerima aspirasi dari tim percepatan pemekaran PBD. Padahal massa yang berdemo menolak pemekaran juga merupakan bagian dari masyarakat kota Sorong.
Bahkan koordinator lapangan dalam aksi tersebut Petrus Hae menyebut rindakan wali kota Sorong yang enggan menerima kami merupakan tindakan tidak adil terhadap warganya sendiri.
” Kalau wali kota bersam ketua DPRD kota Sorong mau menerima aspirasi dari tim percepatan pembentukan PBD, mengapa kami datang mau menyerahkan aspirasi penolakan pemekaran DOB tidak di terima,” ucapnya.
Petrus pun menganggap bahwa ada permainan yang dilakukan elit-elit politik Papua bersama Jakarta agar pemekaran DOB di lakukan dengan alasan menyejahterakan rakyat Papua.
Padahal provinsi Papua Barat yang dimekarkan oleh pemeeintah pusat sebagai manifestasi penerapan UU Otonomi Khusus sampai hari ini belum bisa menyekahterakan rakyatnya.
” Jika pemekaran DOB PBD tetap di lakukan, Petrus menilai akan semakin menggerus adat, budaya, hutan serta sumber daya alam yang ada di Papua maupun Papua Barat,”
Karenanya, kami memgancam jika wali kota Sorong enggan bertemu, kamj akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi pada demo lanjutan pada Senin mendatang di kantor wali kota Sorong.
Sementara itu, Sekretaris Daera Kota Sorong, Yakop Kareth saat menemui massa pendemo menyampaikan bahwa sebenarnya yang harus menerima aspirasi adalah bapak wali kota Sorong. Bukan wali kota atau ketua DPRD Kota Sorong yang memutuskan, Jakarta lah yang memutuskan.
Sebagai ketua tim lercepatan pemekaran PBD hanya menyampaikan aspirasi tetapi yang memutuskan adalah Jakarta. Selain sebagai ketua tim, ada lima Kepala Daerah lainnya yang masuk dalam tim pemekaran PBD.
Nantinya, mereka akan membantu merumuskan pokok pikiran terkait pemekaran PBD lalu disampaikan dan pemerintah pusat yang memutuskan,” kata Yakop.
Yakop menabahkan, sebagai sekda akan menerima aspirasi yang nantinya saya sampaikan kepada wali kota Sorong. Sekda pun mengapresiasi demo yang berjalan lancar dan damai. Semoga apa yang kalian sampaikan dapat di jawab oleh pemerintah pusat,” kata Yakop.
Sebelumnya, massa yang bergerak dari kilometer 10 masuk sempat di cegat oleh Kapolres Sorong Kota beserta jajarannya.
Namun, Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen menegaskan, pihaknya tidak mencegat melainkan mengarahkan agar massa yang ada naik truk sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.
Kapolres memastikan bahwa pihaknya akan mengamankan jalannya demo sehingga tidak terjadi hal-hal diinginkan.
Mantan Kapolsek Gambir ini mengaku, pihaknya menyiagakan 350 personel di bantu 2 pleton anggota Brimob mengamankan jalannya demo yang di dukung oleh elemen masyarakat dari 8 titik yang ada di kota Sorong.
