SORONG, sorongraya.co-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan guna membahas perkembangan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta realisasi manfaat bagi peserta. Kegiatan ini berlangsung di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Selasa (14/4/2026).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Tanah Papua.
Menurutnya, program JKN merupakan amanat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Regulasi tersebut menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberlangsungan program JKN di masing-masing wilayah.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya pendaftaran penduduk melalui segmen PBPU Pemda di seluruh kabupaten/kota, pengalokasian anggaran iuran JKN secara optimal, serta kerja sama dengan 123 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 11 rumah sakit.
“Kami menyadari bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terkendala dalam mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan biaya,”ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan tenaga kesehatan, atas kontribusi dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Papua Barat Daya.
Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah diskusi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tidak hanya dari sisi cakupan kepesertaan, tetapi juga memastikan pelayanan yang mudah, cepat, dan merata hingga ke pelosok.
Selain itu, ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus mendukung program strategis nasional JKN melalui perluasan kepesertaan, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta kepatuhan dalam pengelolaan dan penganggaran sesuai regulasi yang berlaku.
“Dengan jaminan kesehatan yang kuat, kita optimistis pembangunan di Papua Barat Daya akan semakin maju, masyarakat lebih sejahtera, dan generasi muda tumbuh sehat serta berdaya saing,”pungkasnya.
