SORONG,sorongraya.co-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap ke depan pasien rujukan tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga dukungan biaya transportasi berupa tiket perjalanan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya yang menilai selama ini sistem rujukan masih memiliki keterbatasan.
“Selama ini yang diakomodir hanya layanan kesehatan saja, sementara tiket pasien belum. Padahal tidak semua pasien yang dirujuk mampu membayar biaya perjalanan,”ujarnya saat menggelar rapat Bahas Perkembangan JKN di Aston Sorong, Selasa (14/4/2026).
Ia menambahkan, kondisi ini kerap menjadi kendala serius bagi masyarakat. Banyak pasien yang sebenarnya sudah mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap, namun tidak dapat melanjutkan pengobatan karena keterbatasan biaya transportasi.
“Ada banyak kasus pasien yang akhirnya tetap tinggal di daerah asal karena tidak mampu membeli tiket. Harapan kami ke depan, minimal satu tiket untuk pasien bisa diakomodir,” tambahnya.
Menurutnya, dukungan tersebut akan sangat membantu, terutama bagi pasien dari keluarga kurang mampu. Sementara untuk pendamping pasien, ia menilai masih bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga atau ditanggung keluarga.
Terkait evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menilai capaian saat ini sudah cukup baik. Tingkat kepesertaan disebut telah mendekati angka di atas 90 persen.
“Secara umum sudah bagus, hampir di atas 90 persen. Hanya saja masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum terakomodir, terutama dari aparat kampung di beberapa wilayah,”jelasnya.
Beberapa daerah seperti Raja Ampat dan Maybrat disebut tinggal menyisakan sedikit lagi untuk mencapai cakupan penuh. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendorong agar seluruh masyarakat dapat terdaftar dalam program JKN.
“Kita akan terus dorong supaya semua bisa terakomodir. Ini penting agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.
