SORONG, sorongraya.co– Hingga saat ini, sejumlah distrik di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya masih terisolir. Kondisi ini disebabkan oleh status kawasan hutan yang belum jelas, sehingga pembangunan akses jalan belum bisa dilakukan secara optimal.
Kabupaten Tambrauw memiliki luas wilayah sekitar 11.500 Meter Persegi, di mana sekitar 77 hingga 80 persen merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi. Hanya 20 hingga 23 persen wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menjelaskan bahwa keterbatasan akses transportasi berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Pemerintah daerah pun kesulitan membangun infrastruktur jalan karena terkendala status kawasan hutan yang belum bisa disentuh.
“Ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut regulasi yang harus kita koordinasikan dengan kementerian terkait. Salah satunya adalah soal izin pinjam pakai kawasan atau penurunan status kawasan hutan,” ujar Yesnath dalam pertemuan bersama Komite II DPD RI di Kota Sorong, Kamis, 08 Mei 2025.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang tengah diupayakan adalah penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tambrauw. Namun proses ini masih menunggu RTRW dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru terbentuk dua tahun lalu.
“Kita harus memastikan masyarakat adat tidak ditinggalkan dalam proses pembangunan. Mereka tetap harus mendapat akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” tegas Yesnath.
