SORONG, sorongraya.co – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) menggelar kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat Daya, pada Senin, 14 September 2026.
Dalam kunjungannya, Pansus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi konkret terkait penanganan konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua Barat Daya.
Fokus utama RDP adalah penanganan konflik dan kemanusiaan di Kabupaten Maybrat. Pansus menghimpun berbagai informasi dari pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga HAM hingga pendamping hukum korban terkait situasi terkini di daerah tersebut.
Ketua Pansus DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan setelah RDP pihaknya menemukan sejumlah permasalahan di Kabupaten Maybrat yang perlu segera diselesaikan.
“Saat ini publik menunggu siapa di balik penembakan tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat pada 15 Agustus lalu,” katanya kepada awak media di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Ia menilai waktu penyelidikan dan penyidikan sudah cukup lama, sehingga Polda Papua Barat Daya seharusnya sudah bisa mengumumkan hasilnya.
“Jika sudah ada hasil investigasi dari Komnas HAM, termasuk adanya puluhan selongsong peluru di lokasi, maka sudah bisa dilakukan pengusutan hingga ke aktor utama,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi dan tim tidak bisa mengungkap kasus tersebut, maka Pansus Papua DPD RI yang akan memanggil.
“Jika tim Kapolda Papua Barat Daya tidak bisa ungkap, maka Pansus Papua DPD RI yang panggil,” tegasnya.
Soroti Penempatan Pos Militer
Selain kasus penembakan, Pansus juga menerima aspirasi terkait penempatan satuan organik di wilayah sipil di Maybrat yang membuat masyarakat tidak nyaman beraktivitas di kebun.
“Kami menerima laporan, hampir di setiap kampung ada pengʻempatan pos militer termasuk anggota Satgas, di mana masyarakat yang pergi berkebun harus mengikuti prosedur pemeriksaan identitas,” sesalnya.
Oleh karena itu, Pansus akan membuat rekomendasi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik pasukan yang dinilai sudah berlebihan.
Duga Investasi Jadi Pemicu Konflik
Pansus juga menyoroti investasi di Kabupaten Maybrat yang diduga menjadi akar persoalan pengerahan personel berlebihan.
“Kita tahu dengan dibukanya investasi di Maybrat, menjadi pemicu konflik serta muncul pengungsian warga sipil,” ucapnya.
Menurutnya, fenomena baru terjadi di Maybrat ketika ada warga yang menjadi korban dan mengungsi, muncul izin konsesi tambang dan mobilisasi alat berat pengangkut kayu keluar dari areal hutan.
Filep menambahkan, Pansus juga menampung aspirasi terkait masih adanya masyarakat yang menyuarakan keinginan memisahkan diri dari NKRI.
“Persoalan terkait ideologi, akan kita rampungkan semuanya agar bisa menjadi rekomendasi Pansus nanti,” jelasnya.
Ia berharap setiap rekomendasi yang diserap terkait akar konflik di Maybrat dapat diambil langkah konkret.
