Oleh: Hasan Gozali Erbabley. Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi dan UMKM BADKO HMI Papua Barat – Papua Barat Daya.
SORONG, sorongraya.co – Capaian Otoritas Jasa Keuangan Papua Barat – Papua Barat Daya yang mencatat transaksi saham sebesar Rp1,365 triliun pada Triwulan II Tahun 2026, dengan pertumbuhan 70,14 persen secara tahunan patut diapresiasi sebagai indikator meningkatnya aktivitas pasar modal, dan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan formal.
Di tengah rendahnya tingkat inklusi investasi di kawasan timur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah investor dan nilai transaksi tentu menjadi perkembangan yang positif.
Namun demikian, apresiasi tersebut tidak boleh membuat publik terjebak pada euforia statistik yang berlebihan. Sebab dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan transaksi pasar modal bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan hanya salah satu instrumen yang seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca: BMP Papua Barat Daya Gelar Lomba Mural di Kampus IAIN Sorong
Disinilah letak persoalan mendasarnya. Ketika angka transaksi saham tumbuh hingga Rp 1,365 triliun, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar berapa besar uang yang berputar di pasar modal, melainkan siapa yang menikmati manfaat dari perputaran uang tersebut.
Apakah mayoritas investor berasal dari masyarakat lokal Papua? Apakah keuntungan investasi tersebut berputar kembali ke ekonomi daerah? Apakah peningkatan transaksi saham telah mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, atau mengurangi angka kemiskinan?
Pertanyaan pertanyaan tersebut penting diajukan karena sejarah pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan. Banyak indikator makro terlihat mengesankan di atas kertas, tetapi belum tentu dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Baca juga: Orpa Susana Kambu Borong Produk UMKM dan Traktir Anak Sekolah
Transaksi saham mencerminkan aktivitas perdagangan aset keuangan, bukan aktivitas produksi barang dan jasa secara langsung. Oleh karena itu, peningkatan transaksi saham belum secara otomatis meningkatkan produktivitas ekonomi daerah maupun membuka lapangan pekerjaan baru.
Dalam teori ekonomi pembangunan, sektor keuangan hanya berfungsi sebagai enabler, sedangkan tujuan utama pembangunan tetap terletak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan adanya potensi paradoks pembangunan. Di satu sisi, sektor keuangan tumbuh dengan sangat cepat. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan akses modal usaha, tingginya ketergantungan terhadap belanja pemerintah, rendahnya kapasitas UMKM, terbatasnya industri pengolahan, serta minimnya penciptaan lapangan kerja produktif.
Baca juga: Kantor Pertanahan Sorong Selatan Perkuat Sinergi Dengan RRI Untuk Perluas Informasi Layanan
Dalam literatur ekonomi modern, fenomena tersebut dikenal sebagai financialization without inclusion, yaitu kondisi ketika sektor keuangan berkembang lebih cepat daripada kemampuan ekonomi riil dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi lebih banyak tercermin pada angka angka finansial dibandingkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Data OJK menunjukkan bahwa lebih dari 51 ribu rekening investor di Papua Barat dan Papua Barat Daya didominasi oleh instrumen reksa dana. Fakta ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi. Akan tetapi, data tersebut belum cukup untuk menjelaskan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan pasar modal tersebut. Sebab jumlah investor yang bertambah belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal yang sama juga berlaku terhadap program literasi keuangan.
Keberhasilan edukasi dan sosialisasi tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang hadir dalam kegiatan. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah perubahan perilaku keuangan masyarakat, meningkatnya kemampuan mengelola risiko investasi, menurunnya korban investasi ilegal, serta bertambahnya pelaku usaha yang mampu mengakses pembiayaan formal secara produktif.
Karena itu, perkembangan pasar modal di Papua Barat dan Papua Barat Daya perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang lebih luas, yakni pembangunan ekonomi yang inklusif.
Pertumbuhan transaksi saham sebesar Rp1,365 triliun harus diikuti oleh indikator indikator yang lebih fundamental seperti peningkatan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan koperasi, produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Jika ukuran keberhasilan pembangunan hanya berhenti pada jumlah investor dan nilai transaksi saham, maka yang terjadi adalah ilusi kemajuan. Statistik tampak membanggakan, grafik terlihat menanjak, laporan kinerja tampak impresif, tetapi rakyat belum tentu merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Mahasiswa FH STIS Teminabuan Dalami Hak Ulayat dan Kepemilikan Tanah Adat Suku Tehit
Ironisnya, dalam banyak kasus pembangunan daerah, angka sering kali lebih cepat bertumbuh daripada kesejahteraan. Grafik dapat naik dalam hitungan bulan, tetapi pendapatan masyarakat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meningkat. Nilai transaksi dapat melonjak puluhan persen, tetapi kesempatan kerja belum tentu bertambah. Investor dapat terus bertambah, sementara pelaku UMKM masih berjuang mendapatkan akses permodalan.
Karena itu, BADKO HMI Papua Barat – Papua Barat Daya memandang bahwa tantangan terbesar pembangunan ekonomi daerah saat ini bukan sekadar meningkatkan perputaran modal, melainkan memastikan bahwa modal tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Pasar modal harus terhubung dengan agenda pembangunan daerah, penguatan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri kreatif, serta penciptaan lapangan kerja produktif.
Pemerintah daerah, OJK, lembaga perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dengan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Literasi keuangan harus diperluas hingga menyentuh kelompok UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan generasi muda.
Ekosistem investasi daerah juga perlu dibangun agar dana masyarakat dapat terhubung dengan sektor sektor produktif yang menciptakan nilai tambah ekonomi lokal. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari seberapa besar uang yang berputar di pasar keuangan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Sebab tujuan pembangunan bukanlah menghasilkan statistik yang indah untuk dipresentasikan, melainkan menghadirkan kesejahteraan yang nyata untuk dirasakan.
Dengan demikian, lonjakan transaksi saham Rp1,365 triliun seharusnya menjadi titik awal refleksi, bukan garis akhir perayaan. Sebab ketika pasar modal bertumbuh, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah angka transaksi meningkat, tetapi apakah rakyat ikut bertumbuh bersama di dalamnya.
