SORONG, sorongraya.co – Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi, Andrew Warmasen meminta Kejaksaan Negeri Sorong dalam mengungkap kasus korupsi, tidak hanya pada Ketua Yayasan Pasukan Hijau sebagai penerima hibah, namun dipandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah organisasi maupun yayasan lainnya di Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut Andrew, terdapat yayasan dan organisai di Papua Barat Daya yang juga menerima hibah daerah, baik sumber anggaran dari provinsi maupun kabupaten kota. Ironisnya, organisasi maupun yayasan tersebut diduga dibuat oleh orang pribadi, dan mengatasnamakan komunitas sehingga dengan mudah mendapatkan bantuan.
“Kejaksaan Negeri Sorong dalam mengungkap kasus korupsi, jangan hanya berhenti di Yayasan Pasukan Hijau saja, melainkan semangat memberantas korupsi ini perlu ditingkatkan. Karena saya berkeyakinan masih banyak yayasan dan organisasi lain yang juga menerima hibah yang sumber dari provinsi maupun kabupaten kota,” tutur Andre kepada sorongraya.co.
Tujuan diberikan hibah kepada organisasi maupun yayasan kata Andrew adalah untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah, mendukung pelayanan dasar publik, serta memberdayakan masyarakat.
Andrew bahkan mempertanyakan apakah hibah yang diberikan oleh pemerintah provinsi papua barat daya, maupun pemerintah kabupaten kota, terhadap organisasi atau yayasan dapat mendukung program pemerintahan.?
“Jika anggaran ratusan juta bahkan milyaran rupiah diberikan kepada penerima hibah, dan tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun pemerintah, maka perlu dipertanyakan, sejauh mana pengelolaan anggaran hibah yang diberikan,” tutur Andrew.
Ia juga meminta kejaksaan negeri sorong untuk melakukan pemeriksaan terhadap dinas-dinas pemberi hibah. Dikhawatirkan Dana yang disalurkan kepada kelompok masyarakat atau lembaga fiktif, serta adanya rekayasa identitas dan tanda tangan penerima.
Tak hanya itu, kata Andrew Oknum perantara atau broker, koordinator lapangan, atau pihak legislatif sering kali memotong dana hibah yang seharusnya diterima secara utuh oleh masyarakat.
Bahkan dalam pelaporan terkadang juga Pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang tidak sesuai dengan proposal. Pelaku biasanya memanipulasi bukti kuitansi atau menaikkan harga belanja penggelembungan atau mark-up.
Oleh keraena itu Andrew meminta agar aparat penegak hukum sudah saatnya melakukan pemeriksaan kepada dinas pemberi hibah, organisasi maupun yayasan dengan tujuan agar anggaran yang diberikan tepat sasaran sehingga tidak merugikan keuangan negara.
Sebelumnya, kejaksaan negeri sorong Selasa, 02 Juni 2026 menetapkan ketua Yayasan Pasukan Hijau sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah di provinsi papua barat. Penetapan itu dilakukan setelah adanya pemeriksaan hasil BPKP yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta.
