SORONG,sorongraya.co- Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bernard Dermawan Sutrisno menegaskan bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya, tiga komisioner KPU Provinsi Papua Barat diperbantukan di kantor KPU persiapan Provinsi PBD.
” Tiga komisioner tersebut antara lain Fatmawati Nobertus dan Abdul Muin Salewe,” kata Sekjen KPU RI Beenard Dermawan Sutrisno usai meresmikan kantor Persiapan KPU Provinsi PBD, Jumat sore, 23 Desember 2022.
Sekjen KPU RI menambahkan, sesuai aturan yang ada, KPU harus menyiapkan kelembagaan dan juga kantor pada masa transisi ini.
” Jadi, semua aktivitas yang dijalankan terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Papua Barat Daya numpang di KPU Kota Sorong,” ujarnya.
Dikatakan oleh Bernard, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), pembentukan kantor KPU harus dikonsultasikan ke Pemerintah dan DPR. Karenanya, kami menargetkan satu bulan.
Bernard pun mengaku bahwa proses ini kita percepat mengingat tiga komisioner ini nantinya akan membantu KPU RI dalam melaksanakan pendaftaran Calon Anggota DPD dan DPR RI
” Untuk sementara tiga orang komisioner yang kita perbantukan. Nanti akan ada perekrutan pegawai P3K,” kata Bernard.
Sementara, mewakili Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Asisten I Setda Kota Sorong, Rahman mengatakan, saya dititipi amanah oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya untuk mengecek berapa besaran hibah yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024.
Karena kita ini Daerah Otonom Baru (DOB) sehingga menurut Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya ada kewajiban menyiapkan anggaran untuk menunjang tahapan pemilu.
” Senin besok penjabat Sekda PBD dibantu teman-teman di Kemendagri akan menyusun APBD Provinsi Papua Barat Daya 2023. Makanya, kami perlu mendapat gambaran sehingga anggaran pemilu bisa masuk dalma APBD murni tahun 2023,” ujar Rahman.
Diakui Rahman, mengenai besaran anggarannya kami belum tahu, masih menunggu informasi dari teman-teman komisioner.
Begitu halnya dengan sarana penunjang termasuk kantor KPU Papua Barat Daya.
” Saya yakin Penjabat Gubernur Papua Barat Daya akan memberikan perhatian. Kan, kantor provinai PBD masih numpang,” ujar Rahman.
