SORONG, sorongraya.co – Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf beserta rombongan kembali melakukan kunker ke Kabupaten Raja Ampat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat mensosialisasikan penegakkan hukum dalam pembangunan.
Merespon upaya penegakkan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sangat membutuhkan asistensi dari Kejaksaan Negeri Sorong terkait destinasi pariwisata, yang tidak bertentangan dengan hukum normatif.
Bupati Raja Ampat, Abdul Fariz Umlati mengaku, destinasi pariwisata Raja Ampat telah mendunia, akan tetapi semuanya belum tertata dengan baik. Karenanya, Pemda Raja Ampat perlu bersinergi dengan Kejaksaan guna membicarakan persoalan tata ruang pariwisata yang berdasar pada kearifan lokal.
Meski demikian, kata Fatiz, hukum normatif yang berlaku saat ini, khususnya di Kabupaten Raja Ampat jangan sampai diabaikan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf menyatakan, pihaknya akan membantu memberikan asitensi hukum terkait kebijakan-kebijakan pemda Raja Ampat, sebagai kabupaten pariwisata.
Semua kebijakan pemda harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Namun, jangan sampai menghambat masuknya investasi ke kabupaten Raja Ampat. Jika hal itu sudah dilakukan secara baik, investor lokal maupun asing akan tertarik berinvestasi di kabupaten Raja Ampat,” ujar Yusuf.
Lebih lanjut Yusuf mengingatkan, ketika investor sudah masuk, jangan dipersulit. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai masyarakat pemilik hak ulayat di kabupaten Raja Ampat ini dirugikan oleh ulah para investor.
Selain memberikan sosialisasi, kajati Papua Barat juga menyerahkan 100 pcs alat rapid test, yang merupakan bantuan dari Kejaksaan Agung, guna penanganan covid-19. [jun]
