MANOKWARI,sorongraya.co – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP merasa kecewa atas sikap protokoler Pemerintah Provinsi dalam kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak (Pegaf), Minggu, (27/10).
Pasalnya, humas dan protokoler Pemprov Papua Barat dinilai tak melakukan komunikasi yang baik dengan protokoler Istana dan Paspampres untuk menyiapkan keikutsertaan Ketua DPR-PB dalam kunker presiden ke Pegaf tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor kepada wartawan di Manokwari, Senin (28/10). Kata dia awalnya pada Minggu (27/10) pagi forkopimda termasuk dia menjemput Presiden Jokowi bersama rombongan di Bandara Rendani Manokwari dan masuk VIP Room berjalan baik.
Setelah rombongan RI 1 menuju helikopter untuk bertolak ke Pegaf, kata dia, ternyata sampai di tangga hanya Gubernur, Pangdam XVIII/ Kasuari dan Kapolda Papua Barat yang ikut berangkat.
Sedangkan Ketua DPR Papua Barat diminta humas dan protokoler Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk tidak ikut naik ke helikopter karena keterbatasan seat. Hal inilah yang membuat politisi asal Kabupaten Pegaf ini merasa kecewa.
“Saya merasa menyesal dan kecewa, kenapa pihak humas dan protokoler Papua Barat tidak memberitahu dari awal kalau keterbatasan seat, supaya kita naik lebih dulu menggunakan mobil ke Pegaf. Saya ini punya dapil dan masyarakat arfak banyak pilih saya jadi anggota dan Ketua DPR Papua Barat masa jabatan 2019-2024,” ungkap Orgenes Wonggor dengan nada kecewa.
Wonggor menegaskan bahwa jabatan yang diemban itu termasuk anggota Forkopimda Papua Barat, karena itu harus dilibatkan dalam kunjungan kenegaraan seperti ini, apalagi agenda ini ke Kabupaten Pegaf yang merupakan daerah asalnya.
Sebagai anak Pegaf yang memimpin lembaga legislatif, Wonggor berkeinginan bersama Gubernur Papua Barat mendampingi Presiden RI, Jokowi pada kunker ke Pegaf, namun karena komunikasi protokoler yang dinilai tidak efektif sehingga menimbulkan kekecewaan.
Hal ini dinilainya, bahwa wibawa Ketua DPR Papua Barat tidak dipandang oleh karo bersama staf humas dan protokoler Pemprov Papua Barat.
“Saya menilai bahwa komunikasi protokoler sekretariat DPR Papua Barat sudah berjalan baik, tetapi humas dan Protokoler Pemprov Papua Barat yang tidak berjalan baik. Saya minta Bapak Gubernur untuk mengevaluasi kinerja mereka, supaya kedepan dalam melaksanakan tugas harus mengutamakan komunikasi,” ujarnya. [*/krs]
