Kota Sorong,sorongraya.co- Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) telah melayangkan laporan resmi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran hukum dalam proses penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) mengklaim bahwa KPU Papua Barat Daya telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dengan menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Tim Kuasa Hukum MRPBD, Muhammad Syukur Mandar menyampaikan bahwa Keputusan Nomor 10 tanggal 6 September 2024 yang menolak Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasishiw sebagai Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur PBD.
” Usulan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya oleh KPU harus mendapatkan pertimbangan dari MRP, sebab ini bagian dari ketentuan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 29 Tahun 2011 yang mempertegas posisi MRP sebagai lembaga yang merepresentasikan adat,”.ungkapnya.
Paslon Gubernur-Wagub PBD tidak dapat dijadikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pilkada.
” Seharusnya KPU wajib menjalankan keputusan MRPBD berlandaskan pada keputusan MK Nomor 29 Tahun 2011 yang memuat bahwasanya MRP memiliki kewenangan dalam membuat pertimbangan, persetujuan dan putusan,” ujarnya.
Sukur tegaskan bahwa putusan MRPBD itu final, tidak bisa diuji atau diverifikasi oleh KPU.
Parahnya lagi, lanjut Sukur, keputusan KPU Papua Barat Daya semua menyalahi ketentuan. Putusan MRPBD itu adalah syarat calon. Syangnya, KPU mengabaikan hal itu.
Sukur mengaku, dirinya bersama 11 Kuasa Hukum MRPBD lainnya siap melaporkan KPU PBD ke DKPP.
