AIMAS,sorongraya.co– Tiap tahun aksi stunting 1 dan 2 dibiayai oleh Kementerian Kesehatan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) diserahkan ke Dinas Kesehatan kabupaten Sorong namun untuk aksi 3 Rembuk Stunting tahun 2023 dialihkan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kelompok Pengamat Peneliti Pemerhati Herpetofaua (KP3H) tetapi tidak terakomodir.
Untung saja dengan adanya dukungan pemerintah kabupaten Sorong dialokasikan anggaran dalam APBD kabupaten Sorong tahun 2023.
Dalam aksi ke 3 rembum stunting tersebut silakukan pengukuhan bapak asuh dan bunda asuh kepada anak stunting serta penanganan kemiskinan ekstrim di kabupaten Sorong tahun 2023. Dilaksanakan di Aimas Convention Center, 23 Mei 2023.
Penjaat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam sambutannya mengatakan progam percepatan penurunan Stunting sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, yang telah dianggarkan sebesar 12 miliar rupiah untuk 9 OPD yang terlibat didalamnya.
“Kami mengeluarkan surat efektif percepatan penanganan stunting di kabupaten Sorong yang melibatkan semua OPD, tidak hanya pencegahan namun juga penanganan stunting, ” ujar Yan Piet Mosso.
Mosso menambahkan,pada tahun 2023 menetapkan 8 distrik dan kelurahan untuk fokus dipelayanan stunting.
Sementara, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad menurutnya hal ini sangatlah bahaya karena jika ada pertumbuhan tidak sesuai dengan usia, tidak hanya difisik tetapi juga otak.
“Data dari yang yang saya dapat dari BPS jumlah anak stunting usia 0-4 tahun mencapai 49.878 anak dan anak usia 5-9 tahun mencapai 53.945 anak, ini sangat bahaya, ” tutup Musa,ad.
Namun, hasil survei menjelaskan tidak semua anak mengalami stunting karena ketidakmampuan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga karena kurangnya kepedulian anak terhadap orang tua.
