SORONG,sorongraya.co- Hutan Papua merupakan paru-paru Indonesia. Karenanya sangat perlu langkah dan upaya untuk memitigasi sehingga krisis alam yang terjadi akhir-akhir ini bisa diminimalisir. Kolaborasi yang dibangun SIEJ bersama Yayasan EcoNusa menghasilkan satu terobosan, menghimpun jurnalis-jurnalis tangguh dalam meliput maupun memberitakan permasalahan hutan.
Workshop dan Fellowship Jurnalis yang berlangsung selama dua hari di Kasuari Valley Resort, Jumat hingga Sabtu tersebut dikuti 19 jurnalis dari berbagai platform.
Workshop dan Fellowship Jurnalis ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas jurnalis multiplatform yang khusus meliput di wilayah Sorong. Jurnalis dapat mengangkat isu yang berkaitan dengan tema besar “Hutan Papua Kunci Mitigasi Krisis Iklim” seperti kearifan lokal, krisis iklim di Papua, masyarakat adat dan kehutanan.
Wartawan harus kritis dalam memberitakan isu yang berkaitan dengan hutan. Demikian yang disampaikan Ketua Umum SIEJ, Rochimawati.
Sementara Direktur Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar lebih menyoroti permasalahan perizinan kelapa sawit yang terjadi di wilayah Kabupaten Sorong. Dia menyampaikan, ada 16 perizinan perkebunan kelapa sawit di cabut oleh Bupati Sorong.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, workshop jurnalis ini pun menghadirkan pemateri yang berkompeten dibidangna masing-masing, antara lain pendiri Papua Forest Wacht, Charles Tawaru, yang memaparkan Praktik Alih Fungsi Hutan di Papua dan Dampaknya Bagi Lingkungan.
Berdasarkan data Provinsi Papua tahun 2018 menyebutkan luas hutan Papua sekitar 28.621.799.707 ha, Hutan Rawa Primer seluas 4.940.144,353 ha dan Daerah Rawa seluas 7.647.387,917 ha.
” Papua merupakan habitat 15.000-20.000 jenis tumbuhan (55 persen endemik) dan 223 jenis burung (52 persen endemik). Binatang dan tumbuhan endemik ini mencakup burung Cendrawasih, Kangguru Pohon, Ikan Pelangi, bergam Kupu-kupu serta ribuan tumbuhan dan binatang lainnya.
Di sini, aktivis yang pernah bergabung di Greenpeace ini lebih menekankan pada praktik-praktik ilegal yang dimainkan oleh pemiik modal besar tanpa memerhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat serta lingkungan sekitar.
Hutan Papua yang kaya akan jenis kayu Merbau atau kayu besi ini dirambah dan di jual hingga keluar negeri. Negara terakhir yang di tuju tak lain dan tak bukan adalah China.
Disisi lain, Kepala BBKSDA Papua Barat, Budi Mulyanto menyampaikan, luas total hutan adalah 10.302,13 ha atau 0,584 persen kawasan konservasi Papua Barat di dua kawasan dan luas total 12.511,19 ha atau 0,709 persen kawasan konservasi Papua Barat
” Sebanyak 28 kawasan seluas 1.717.980,74 ha sebanding dengan 15 kali Kota Sorong. Hutan konservasi itu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem,” jelas Budi.
Budi mengaku, pengelolaan Hutan Kawasan Konservasi yang ada di Papua masih menjadi daya tarik destinasi wisata, yang kedepannya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, asalkan tidak mengganggu ekosistem.
Pendekatan yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BBKSDA mencoba dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar Cagar Alam maupun Kawasan Konservasi.
Bagaimana membangun homestay dengan tidak merusak habitat mangrove. BBKSDA Papua Barat terjun langsung memberikan pendampingan maupun bantuan modal usaha, dengan tidak melepaskan begitu saja.
Sejumlah spot atau titik tempat bermainnya satwa endemik Papua, yakni cendrawasih hingga saat ini terus digenjot, dengan memberdayakan kelompok-kelompok penjaga serta perbaikan fasilitas yang dapat memudahkan wisatawan dapat menyaksikan burung cendrawasih dan satwa endemik lainnya.
” Sebanyak 28 kawasan seluas 1.717.980,74 Ha sebanding dengan 15 kali kota sorong. Hutan konservasi itu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem “turur budy.
Sementara, Kepala Cabang Dinas Kehutanan, Dina Helena Anita Homer memaparkan bahwa Provinsi Papua Barat saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Restorasi Lahan dan Gambut guna memperbaiki hutan-hutan mangrove yang rusak akibat aktivitas masyarakat pencari batu karang.
Di satu sisi masyarakat mencari batu karang untuk keberlangsungan mereka, namun tidak semerta-merta merusak habitat mangrove.
Secara tegas Helena menyampaikan bahwa kita belum maksimal menjaga hutan yang ada di Papua Barat ini. Sedangkan aktivis yang satu ini, dengan gerakan pemuda Malaumkarta, Tori Kalami berhasil mendorong pemerintah kabupaten Sorong melahirkan Peraturan Bupati yang melindungi masyarakat adat Moi.
Dengan gerakan moralnya, mengajak masyarakat yang ada di Malaumkarta menjaga dan melestarikan hutan adat dengan cara mereka sendiri. Hitam adat yang ada di kelola dengan maksimal oleh masyarakat sekitar.
Nantinya, diharapkan gerakan moral yang dibahas pemuda asal Malaumkarta ini bisa melahirkan sebuah kebijakan yang sifatnya nasional terkait hutan adat. Jika ini diakomodir, menjadi pertama di Indonesia.
Selain mengembangkan lahan budidaya keladi, bersama pemuda Malaumkarta Tori mengembangkan PLTMH secara sederhana, yang kemudian diikuti oleh wilayah lainnya.
Budaya Egek menjadi simbol tersendiri dari pemuda Malaumkarta yang penerapannya dan perlakuannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dinamakan sasi. Budaya ini baru sebatas lingkup Malaumkarta, apabila nantinya telah diakomodir secara keseluruhan, tidak tertutup kemungkinan wilayah kabupaten Sorong diterapkan budaya Egek tadi.
