SORONG,sorongraya.co- Warga Kompleks UKA, Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, mengeluhkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Sorong.
Aan salah satu warga mengaku kerap mendapati anak-anak muda mabuk-mabukan di lingkungan tempat tinggalnya.
“Harapan besar saya itu bahwa Papua Barat Daya akan bisa lebih maju dalam hal kamtibmas,” ujar Aan saat berdialog dengan Calon Gubernur Papua Barat Daya, Joppye Onesimus Wayangkau, Minggu 17 November 2024.
Aan juga menyoroti maraknya aksi pemalakan yang kerap terjadi di jalan bahkan di pasar pada subuh hari. Ia berharap Joppye, yang merupakan seorang purnawirawan jenderal, dapat mengatasi permasalahan kamtibmas di Kota Sorong.
“Selama ini saya lihat ada patroli gabungan, tapi setelah itu hilang, cuma sesaat. Akhirnya ya seperti itu, kejadian lagi terulang lagi,” keluhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Joppye Wayangkau berjanji akan memberantas peredaran minuman keras (miras) di Kota Sorong.
Joppye menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya saat menjabat Pangdam pada tahun 2016, hampir semua tindak kriminal dipicu oleh miras.
“Semua angka kriminal itu 99,9% terjadi akibat orang mabuk, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, palak memalak, dan lain sebagainya,” tegas Joppye.
Lanjutnya, telah meminta Gubernur Papua Barat saat itu untuk mengeluarkan aturan pembatasan miras.
“Saya minta akhirnya beliau keluarkan surat edaran untuk semua bupati di Papua Barat untuk kerja sama dengan TNI POLRI untuk menertibkan minuman keras,” ungkapnya.
Joppye menyayangkan Kota Sorong yang tidak merealisasikan aturan tersebut. “Kota Sorong dia mengeluarkan perda untuk melegalkan minuman keras. Itu cerita sedikit sehingga di tempat lain itu minuman keras bisa tertib, Kota Sorong tidak bisa,” sesalnya.
Oleh karena itu, Joppye bertekad untuk memberantas peredaran miras jika terpilih menjadi Gubernur Papua Barat Daya.
“Saya sudah tekad itu makanya saya masukin di program saya ini. Itu saya babad habis, nggak ada urusan buat saya,” tegasnya.
Joppye menambahkan bahwa jika dulu sebagai Pangdam ia harus menunggu aturan dari Gubernur dan Bupati, kini ia dapat bertindak langsung.
“Kalau dulu saya pangdam itu harus ada aturan dari gubernur dan bupati, saya tidak bisa langsung. Kalau saya langsung saya melanggar aturan dan saya bisa dituntut,” pungkasnya.
